AMBARA – Desember ini, Jakarta sedang sibuk meracik ramuan ajaib bernama Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Anggota DPR RI Netty Prasetiyani sudah mewanti-wanti: tolong dong hasilnya yang “adil” dan jadi “jalan tengah”. Sebuah pesan yang sangat sopan. Masalahnya, di negeri ini, “jalan tengah” sering kali adalah gang sempit di mana buruh dan pengusaha saling berpapasan tapi ogah saling sapa.
Mantra Pertumbuhan dan Perut yang Bunyi
Pemerintah kita ini memang juara kalau soal optimisme. Menkeu Purbaya bicara target pertumbuhan ekonomi 8% seolah itu semudah membalik telapak tangan. Tapi mari kita pakai logika warung kopi: bagaimana ekonomi mau lari 8% kalau mesin penggeraknya—yaitu daya beli rakyat—masih pakai bahan bakar “upah mepet”?
Awal kisahnya disini: Menanti UMP 2026: DPR Dorong Kebijakan yang Adil dan Menjaga Stabilitas Ekonomi
Netty bilang penetapan UMP harus cermat agar tidak menimbulkan “dampak lanjutan”. Dampak lanjutan itu bahasa halus dari: “Kalau upahnya kerendahan, rakyat nggak belanja; kalau nggak belanja, pabrik tutup; kalau pabrik tutup, menteri pusing.” Ini bukan ekonomi tingkat dewa, ini cuma soal memastikan orang punya duit buat beli beras.
Komunikasi Publik atau Sekadar PHP?
Netty juga mendorong penguatan komunikasi publik. Setuju banget! Jangan sampai pengumuman UMP ini kayak nunggu gebetan yang hobi ghosting. Keterbukaan informasi itu penting biar hubungan industrial tetap “kondusif”. Kondusif di sini maksudnya supaya nggak ada drama demo yang bikin macet jalanan, padahal aslinya semua pihak lagi deg-degan.
Ada satir yang lebih pedas kalau kita bandingkan: Negara sangat gesit memangkas angka pemain judi online sampai turun 68 persen—artinya negara jago kalau soal melarang-larang. Tapi pas urusan menyejahterakan melalui UMP, negara mendadak jadi sangat “berhati-hati” dan penuh pertimbangan. Seolah-olah menaikkan upah itu lebih berbahaya daripada bandar slot di Kamboja.
Jangan Sampai ‘Zonk’ di Akhir Tahun
Kita sudah bicara soal paspor seumur hidup dan buku sejarah yang dinamis. Tapi sejarah yang paling nyata bagi buruh bukanlah buku tebal, melainkan angka di slip gaji Januari nanti. Kedaulatan sejati bukan diukur dari seberapa keren polikarbonat paspor kita, tapi dari seberapa “berdaulat” dompet kita di depan kasir minimarket.
Silaturrahmi ke AMBARA biar ‘Sakti’: Jurus “Ikat Pinggang” Ala Pemprov NTB: Honorer Dirumahkan, Gegara Anggaran “Disunat” Pusat?
Semoga pemerintah nggak cuma jago kasih “jalan tengah”, tapi juga kasih “jalan keluar” dari jeratan ekonomi yang makin mencekik. Kalau UMP 2026 cuma naik secuil, ya jangan kaget kalau target 8% itu cuma jadi sejarah statis yang tertulis di buku tanpa pernah jadi kenyataan di piring nasi.
Selamat meracik angka, Pak Menteri. Ingat, keringat buruh itu bukan oli mesin yang bisa diganti dengan kata-kata manis di keterangan tertulis.
