AMBARA – Bumi Gora sedang tidak baik-baik saja. Di saat pemerintah pusat sibuk memamerkan angka penyerapan Rp 52,9 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), di NTB kita justru disuguhi pertunjukan “mati lampu” massal terhadap akses informasi publik. Indeks keterbukaan informasi kita terjun bebas dari predikat Terbaik Nasional menjadi sekadar “Menuju Informatif”.
Di bawah langit AMBARA, kegelapan data ini terasa semakin mencekam ketika disandingkan dengan kabar dari gedung wakil rakyat. Kasus gratifikasi DPRD NTB yang menyeret nama-nama besar seperti IJU, Hamdan Kasim, dan M. Nashib Ikroman seolah membeku tanpa tersangka baru.
Matematika Kekuasaan: Antara Gizi dan Gratifikasi
Mari kita lihat betapa kontrasnya nasib NTB hari ini. Kita dipaksa kenyang oleh piring gratis, tapi disuruh buta oleh birokrasi, dan dibuat bingung oleh penegakan hukum yang irit bicara.
| Variabel NTB | Status / Kondisi Terkini | Analisis getnews |
|---|---|---|
| Transparansi Data | ANJLOK (Menuju Informatif) | Dulu mercusuar nasional, kini “malu-malu” berbagi data publik. |
| Penegakan Hukum | STAGNAN (Kasus Gratifikasi DPRD) | Tersangka baru belum muncul; Jawaban penyidik masih “singkat”. |
| Anggaran Pusat | MASIF (Penyerapan Rp 52,9 T) | Uang mengalir deras, tapi jalurnya kian tertutup di tingkat lokal. |
Ironi yang Menyesakkan Dada
Bagaimana kita bisa percaya pada keadilan jika transparansi saja dianggap beban? Saat buruh berpeluh di Istana menuntut UMP yang layak, di NTB kita justru melihat drama gratifikasi yang tersangkanya baru itu-itu saja. Aspidsus Kejati NTB hanya menjawab singkat soal siapa penerima uang haram itu, seolah keadilan bisa dipuaskan dengan kata-kata terbatas.
Kenapa informasi harus macet tepat di saat triliunan dana sosial masuk ke dapur NTB?. Apakah penurunan indeks keterbukaan ini sengaja dilakukan agar rakyat tidak punya alat untuk memelototi siapa saja yang “makan kenyang” dari proyek-proyek negara? Tanpa transparansi, makan gratis hanyalah kosmetik, dan penegakan hukum hanyalah gimik.
Kita butuh jawaban, bukan jawaban singkat. Kita butuh data, bukan predikat “Menuju Informatif” yang terasa seperti penghinaan bagi sejarah kejayaan transparansi kita. Jangan biarkan NTB terus berada dalam remang-remang, di mana anggaran besar dan gratifikasi menari-nari dalam kegelapan yang sama.
