JENEWA, GETNEWS. – Indonesia mencetak sejarah baru di panggung dunia setelah resmi dinominasikan oleh negara-negara Asia-Pacific Group sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode tahun 2026. Kepercayaan ini merupakan pengakuan internasional atas rekam jejak Indonesia sebagai bridge builder (jembatan solusi) yang independen dan konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan global.
Amanah besar ini akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI di Jenewa, yang akan memimpin jalannya sidang Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026.
Peta Jalan Presidensi Dewan HAM PBB 2026
Kepemimpinan Indonesia di tahun 2026 akan menjadi sangat krusial karena bertepatan dengan momentum 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
| Aspek Kepemimpinan | Detail & Mandat Indonesia |
|---|---|
| Status Keanggotaan | Anggota Dewan HAM PBB Periode 2024–2026. |
| Mekanisme Rotasi | Siklus ke-20 (Jatah Kawasan Asia-Pasifik). |
| Prinsip Sidang | Objektif, Inklusif, Berimbang, dan Berorientasi pada Dialog. |
| Visi Utama | Memperkuat tata kelola HAM internasional yang konstruktif dan lintas blok. |
Mengapa Indonesia Dipilih?
Dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik didorong oleh tiga pilar utama diplomasi Indonesia:
- Independensi: Sebagai negara berkembang yang tidak berafiliasi pada kepentingan blok kekuatan tertentu.
- Bridge Builder: Kemampuan Indonesia memediasi perbedaan pandangan antara negara maju dan berkembang.
- Rekam Jejak: Komitmen konsisten dalam isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia, termasuk penguatan hak-hak masyarakat di kawasan 3T.
Momentum 20 Tahun Dewan HAM PBB
Presidensi Indonesia pada 2026 memberikan kesempatan emas bagi Jakarta untuk mendorong reformasi tata kelola HAM global agar lebih inklusif. Pemerintah RI berkomitmen menjalankan amanah ini secara profesional dan transparan, sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia sebagai kekuatan moral di tingkat internasional.
Kementerian Luar Negeri
