NEWS

BPKH Ganjar Perbankan Terbaik Lewat Hajj Banking Award 2025

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menegaskan komitmen BPKH untuk terus menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan berkelanjutan guna memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah. (Getnews/Dok. Foto infopublik)

JAKARTA, GETNEWS. – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sukses menyelenggarakan Annual Meeting & Hajj Banking Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada Bank Penerima Setoran (BPS-BPIH) yang telah berkontribusi maksimal dalam penghimpunan pendaftaran jemaah. Acara yang berlangsung di Jakarta, Selasa (23/12), ini juga menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat literasi dan digitalisasi layanan haji menuju tahun 2026.

​Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa sinergi dengan perbankan bukan sekadar mitra operasional, melainkan pilar strategis dalam menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan dana yang transparan dan berkelanjutan.

Kategori Penghargaan & Capaian Strategis BPKH 2025

​Forum ini memetakan kinerja perbankan dalam mendukung pertumbuhan dana kelolaan serta inovasi layanan digital bagi jemaah.

Kategori Utama Award 2025Fokus Penilaian & Inovasi
Hajj Registration & AUM ContributionKontribusi tertinggi dalam pendaftaran jemaah dan pengelolaan dana simpanan.
Young Hajj Pilgrims RegistrationKeberhasilan perbankan dalam mendorong pendaftaran haji di usia muda.
Digital Hajj Services (BPKH Apps)Sinergi integrasi sistem perbankan dengan aplikasi digital BPKH.
Hajj Ecosystem CollaborationKomitmen dalam pengembangan ekonomi haji dan umrah secara menyeluruh.

Apresiasi Umrah bagi Insan Perbankan

​Sebagai bentuk motivasi nyata, BPKH juga memberikan apresiasi berupa program umrah kepada 24 orang perwakilan bank terpilih yang menunjukkan kinerja luar biasa sepanjang tahun 2025. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan bahwa penghargaan ini diharapkan mampu mendorong perbankan nasional untuk lebih agresif dalam mengembangkan ekosistem haji dan umrah yang modern.

Mandat UU 34/2014 dan Keberlanjutan Nilai Manfaat

​Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menambahkan bahwa tantangan ke depan adalah sinkronisasi kebijakan antara digitalisasi layanan dan transparansi tata kelola. Dengan kolaborasi yang kuat, BPKH optimistis dana haji akan terus memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah, sejalan dengan visi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji nasional.

infopublik.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *