JAKARTA, GETNEWS. — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi tegas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Sumatra untuk segera menuntaskan pendataan warga terdampak bencana dan penyediaan lahan pembangunan Hunian Tetap (Huntap).
Mendagri menekankan bahwa kecepatan pembangunan fisik sangat bergantung pada status lahan yang harus berstatus clear and clean—yakni aman secara hukum, layak teknis, dan tetap terhubung dengan akses sosial seperti pasar dan sekolah.
“Makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa kepastian hukum lahan.” — Mendagri Tito Karnavian
Sinergi Gotong Royong: Pemerintah & Yayasan Buddha Tzu Chi
Dalam laporannya, Mendagri mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah berkolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia untuk membangun 2.600 unit Huntap di tiga provinsi utama: Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Huntap ini dikhususkan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami kerusakan rumah kategori berat.
Baca juga: Presiden Prabowo Tagih Progres ‘Kampung Haji’ di Mekkah & 15.000 Hunian Sumatra
Pemanfaatan Lahan Negara Sesuai Arahan Presiden
Sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, Mendagri mendorong pemanfaatan lahan milik pemerintah (Pusat, Daerah, maupun BUMN) guna mempercepat proses relokasi. Selain skema gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan pendanaan melalui APBN untuk pembangunan unit dalam jumlah yang jauh lebih besar guna memastikan seluruh korban terakomodasi sebelum tahun 2026.
