Mengapa Chatbot Kampus Lebih Cepat ‘Di-service’ Daripada Kebijakan Publik yang Kontroversial?
Di tengah semua buzz tentang kecerdasan buatan, muncul kasus unik dari Yogyakarta. LISA (Layanan Informasi dan Saran Akademik), chatbot AI milik UGM, menjadi viral setelah memberikan jawaban kontroversial terkait status Presiden Jokowi.
• Jawaban LISA: LISA menyebut Jokowi bukan alumni UGM, meskipun mengakui Jokowi pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM namun tidak lulus.
Secara akademik, alumnus berarti lulusan. Secara logika mesin, LISA mungkin benar. Namun, di Indonesia, kebenaran seringkali kalah cepat dengan sensitivitas politik. Buktinya? LISA segera “dalam peningkatan layanan” di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, tepat pada hari berita itu viral.
Kebenaran Mesin vs. Kebenaran Politik
LISA terjerat dalam definisi. Dalam konteks politik dan publik, Presiden Jokowi adalah kebanggaan UGM. Dalam konteks akademik:
• Logika AI: Mesin tidak mengenal kebanggaan atau sentimen. Ia hanya mengenal data dan definisi. Jika definisinya adalah “lulusan resmi”, maka Jokowi, yang disebut tidak lulus, secara teknis bukan alumnus.
• Realitas Sensor: UGM harus segera bertindak. Kecepatan UGM menonaktifkan LISA (“peningkatan layanan”) menunjukkan bahwa risiko politik yang ditimbulkan oleh kebenaran objektif jauh lebih besar daripada manfaat teknologi.
AI harusnya menjadi alat yang objektif. Tapi di Indonesia, AI harus belajar berpolitik agar tidak menyinggung tokoh penting.
Kecepatan Service Politik
Kecepatan respons UGM menjadi poin satire paling tajam:
• Prioritas Service: LISA (sebuah chatbot) membutuhkan perbaikan dan peningkatan layanan yang mendesak, dilakukan dalam waktu 24 jam setelah berita viral.
• Bandingkan dengan kebijakan publik yang kontroversial (seperti isu Tambang Ilegal yang tewaskan Hemaldi di Lombok Tengah atau PHK 518 Honorer Pemprov NTB). Isu-isu rakyat ini seringkali membutuhkan duduk bareng dan rapat maraton.
AI lebih cepat diservis daripada masalah rakyat. Ini membuktikan bahwa di Indonesia, yang paling sensitif itu bukan nasib honorer, melainkan citra pejabat tinggi.
AI Harus Diberi Kekebalan Politik
Kita tidak membutuhkan AI yang disensor. Kita membutuhkan AI yang jujur, bahkan jika kebenaran itu tidak nyaman.
• Tuntutan Kebebasan Berekspresi Digital: UGM harus mengklarifikasi: Apakah LISA “dalam peningkatan layanan” karena error teknis, atau karena tekanan politik untuk menyesuaikan jawaban?
• Pesan Akhir: Jika Indonesia ingin maju dalam teknologi, kita harus melindungi kejujuran AI. Kasus LISA adalah lonceng alarm pertama bahwa sensor politik telah memasuki era Kecerdasan Buatan.
Tautan:
• <a href=”https://regional.kompas.com/read/2025/12/06/112008178/ai-ugm-sebut-jokowi-bukan-alumni-kampus-klarifikasi-lisa-masih-belajar-dan“>Kompas.com – AI UGM Sebut Jokowi Bukan Alumni Kampus, Klarifikasi: LISA Masih Belajar dan Diperbaiki</a>
Tim Redaksi
