Akhiri Era Fragmentasi Aplikasi, Diskominfotik NTB Targetkan 80 Persen Sistem Terintegrasi pada 2027

​MATARAM — Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027, Senin, 6 April 2026. Forum ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah untuk melakukan “pembersihan” terhadap praktik pengembangan aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas antar-instansi.

​Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Halik, menegaskan bahwa transformasi digital NTB selama ini masih terganjal oleh fragmentasi sistem dan data. Ia secara terbuka mengkritik banyaknya aplikasi yang dibangun secara parsial tanpa arsitektur terintegrasi, yang berakibat pada lemahnya validitas data Satu Data NTB.

​Lima Fokus Utama Menuju 2027

​Sebagai langkah konkret, Ahsanul Halik menetapkan target ambisius: pada tahun 2027, sebanyak 80 persen aplikasi di seluruh perangkat daerah harus sudah terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mengakhiri era “ego sektoral” digital di lingkungan Pemprov NTB.

​Diskominfotik menetapkan lima fokus kebijakan strategis 2027:

1. ​Penguatan SPBE: Membangun arsitektur sistem lintas sektor yang menyatu.
2. ​Percepatan Satu Data: Memperkuat peran walidata dalam tata kelola daerah.
3. ​Transformasi Komunikasi Publik: Mengalihkan pola informasi ke narasi pembangunan strategis.
4. ​Infrastruktur & Literasi: Memeratakan akses digital bagi masyarakat dan ASN.
5. ​Statistik Sektoral: Menjadikan data berkualitas sebagai fondasi tunggal perencanaan.

​Keamanan Informasi dan Keterbukaan Publik

​Selain integrasi, forum ini juga menekankan peningkatan Indeks Keamanan Informasi sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah ini mencakup pengamanan ruang strategis pimpinan daerah dari potensi gangguan siber. Di sisi lain, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ditargetkan tetap bertahan di kategori informatif dengan akselerasi layanan yang lebih cepat.

​”Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ke depan, setiap perangkat daerah dilarang mengembangkan aplikasi mandiri tanpa koordinasi dengan Kominfotik,” tegas pria yang akrab disapa Aka tersebut saat membuka forum secara resmi. Dengan dukungan Tim Ahli Gubernur seperti Adhar Hakim, Renja 2027 ini diharapkan menjadi cetak biru NTB sebagai provinsi digital yang adaptif dan berbasis data akurat.