JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mempertegas gaya kepemimpinan “Meja Bundar” dengan menggelar pertemuan maraton selama 4,5 jam di kediamannya, Jalan Kartanegara Nomor 4, Jumat malam (30/1/2026). Pertemuan yang berlangsung dari pukul 16.30 hingga 21.00 WIB ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya konsolidasi kekuatan intelektual di tengah ancaman krisis ekonomi. Dengan merangkul barisan pemikir kritis, Prabowo sedang memformat ulang peta stabilitas politik nasional.
ANALISIS: Pembedahan Mandat 270 Menit
Penelusuran mengungkap poin-poin krusial dalam “sidang” Kertanegara tersebut, yang melibatkan tokoh-tokoh berat dari berbagai spektrum:
- Gebrakan Lawan Oligarki: Prabowo secara eksplisit menyatakan kesiapan menghadapi serangan balik oligarki. Ia menegaskan tidak akan gentar meski ada potensi upaya penggoyangan stabilitas ekonomi demi mempertahankan status quo.
- Klausul Keluar Dewan Perdamaian: Terkait komitmen pada Board of Peace, Prabowo menyisipkan “Klausul Keluar” (Exit Clause). Indonesia siap menarik diri jika partisipasi tersebut terbukti merugikan kepentingan warga Gaza dan Palestina.
- Peta Jalan Samad & Reformasi Hukum: Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, mempresentasikan urgensi UU Perampasan Aset dan penindakan pada empat area korupsi krusial sesuai standar internasional (UNCAC).
- Sinergi Tokoh Lintas Sektor: Kehadiran Siti Zuhro (BRIN), Said Didu, Susno Duadji, hingga eks Kepala BIA Zacky Anwar Makarim, menandakan upaya pemerintah menjahit kembali kepercayaan publik melalui figur-figur dengan basis massa intelektual yang kuat.
KESIMPULAN ANALISIS: Vonis Harmoni Bersyarat
Langkah Prabowo di Kartanegara adalah sebuah Vonis Harmoni. Pemerintah mencoba “menjinakkan” kritik dengan menjadikannya bagian dari solusi kebijakan. Namun, keberhasilannya bergantung pada seberapa jauh masukan para tokoh ini benar-benar diadopsi dalam kebijakan nyata, terutama soal pemberantasan korupsi dan kedaulatan ekonomi nasional.
VONIS REDAKSI: Antara Akomodasi dan Penjinakan
Vonis Redaksi GetNews menilai pertemuan 4,5 jam ini adalah langkah cerdas namun berisiko. Jika tidak diikuti dengan realisasi UU Perampasan Aset atau efisiensi anggaran, maka ini hanya akan menjadi panggung “penjinakan” tokoh kritis. Audit Implementasi pasca-pertemuan adalah harga mati untuk membuktikan komitmen Presiden kepada rakyat.
Verified Archive & Deep Citation
Last Updated: Feb 1, 2026 | Source: Tempo.co & Kesaksian Abraham Samad
“Prabowo bilang tidak usah terlalu khawatir. Karena kalau ternyata lebih banyak mudaratnya untuk warga Palestina dan Gaza, kita bisa keluar [dari Dewan Perdamaian].”
INVESTIGATIVE SOURCE ⟶
