MATARAM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan sekadar urusan pemenuhan nutrisi. Dalam kurun waktu sepuluh bulan, inisiatif ini bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang melampaui ekspektasi. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa program ini telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal, sebuah capaian yang biasanya membutuhkan waktu tahunan dalam skema investasi konvensional.
Dalam Rapat Koordinasi di Kantor Bank NTB Syariah, Rabu (4/2), Gubernur Iqbal membedah anatomi sukses program yang semula diragukan banyak pihak tersebut. Dengan jangkauan 1,7 juta penerima manfaat, MBG kini menjadi tulang punggung baru bagi pemberdayaan ekonomi di akar rumput.
Efek Domino di Sektor Pangan
Keberhasilan ini ditopang oleh infrastruktur logistik yang masif, melibatkan 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) dan kolaborasi dengan 2.719 mitra pemasok. Dampaknya pun merembet ke sektor hulu; para petani yang sebelumnya terjepit masalah akses pasar kini memiliki jalur distribusi langsung dengan harga yang kompetitif.
“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi itu tercapai dalam waktu sekitar 10 bulan di NTB. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani,” ujar Gubernur Iqbal.
Audit Strategis: Capaian Ekonomi MBG NTB (10 Bulan)
Kecepatan penyerapan tenaga kerja di NTB menjadi tolok ukur nasional. Namun, lonjakan permintaan (demand) yang tinggi membawa risiko baru bagi stabilitas harga di daerah.
Tantangan Geografis dan Inflasi
NTB memiliki tantangan unik dengan lebih dari 200 pulau berpenghuni, yang dikategorikan sebagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Gubernur Iqbal menekankan pentingnya intervensi langsung pada ketersediaan pasokan (supply) untuk meredam potensi inflasi akibat tingginya permintaan bahan pangan program MBG.
”Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” pungkasnya. Soliditas antara Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan kini menjadi kunci untuk menjaga agar mesin ekonomi ini tetap berjalan stabil tanpa membebani daya beli masyarakat luas.
