JAKARTA, getnews – Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi enam provinsi di Papua menuai apresiasi luas. Penasihat Analisis Papua Strategis (APS), Theofransus Litaay, menyebut langkah ini sebagai jawaban akurat atas tantangan geografis ekstrem yang selama ini menjadi hambatan utama pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Presiden Prabowo menargetkan Dana Otsus Papua dapat kembali ke angka Rp12 triliun pada tahun 2026, dengan catatan pengelolaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyelewengan.
Mengapa Papua Butuh Anggaran Lebih Besar?
Theofransus Litaay menjelaskan bahwa membangun Papua memiliki tingkat kesulitan yang jauh berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia, terutama Pulau Jawa:
| Faktor Tantangan | Deskripsi Kondisi |
|---|---|
| Geografis Ekstrem | Medan berupa pegunungan tinggi, lembah dalam, rawa luas, dan hutan lebat yang sulit ditembus. |
| Biaya Logistik | Ketergantungan pada transportasi udara/laut antar pusat pemukiman yang berjarak jauh meningkatkan biaya angkut barang. |
| Demografis Tersebar | Pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar menuntut pembangunan infrastruktur dasar yang lebih banyak di setiap titik. |
3 Langkah Strategis Presiden untuk Papua
Selain penambahan anggaran, Presiden juga memperkuat struktur organisasi untuk memastikan percepatan pembangunan:
- Kepemimpinan Langsung: Presiden dan Wakil Presiden memimpin koordinasi secara intensif guna memutus hambatan birokrasi yang memperlambat pembangunan.
- Komite Eksekutif Pembangunan Papua: Dibentuk sebagai badan pelaksana aksi percepatan pembangunan di lapangan.
- Penguatan BP3OKP: Badan Pengelolaan Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) diposisikan sebagai pengarah strategis agar program tepat sasaran.
⚠️ Pesan Tegas Presiden: Akuntabilitas Harga Mati
Dalam arahannya kepada para Gubernur dan Bupati se-Papua, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras terkait penggunaan anggaran ini.
“Jangan menggunakan Dana Otsus untuk kegiatan yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat. Saya minta gubernur dan para bupati bertanggung jawab,” tegas Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (16/12).
Upaya peningkatan dana ini diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua, sehingga pemerataan kemakmuran segera dirasakan oleh masyarakat hingga ke pelosok pegunungan.
infopublik.id
