JAKARTA — Di tengah kekhawatiran oposisi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan “memakan” jatah renovasi sekolah dan kesejahteraan guru, Seskab Teddy Indra Wijaya tampil dengan tameng data. Penegasan bahwa anggaran pendidikan 2026 tetap dipatok pada angka konstitusional 20 persen—atau setara Rp769,1 triliun—adalah upaya pemerintah untuk meredam spekulasi bahwa sekolah akan terbengkalai demi piring makan siang.
I. Analisis “Get Insight”: Redefinisi atau Ekspansi?
Meskipun secara nominal angka Rp769,1 triliun terlihat aman, tantangan sebenarnya terletak pada nomenklatur belanja.
- Integrasi vs Pemisahan: Pertanyaan krusialnya adalah apakah dana MBG dimasukkan ke dalam keranjang 20% fungsi pendidikan atau berada di luar itu? Seskab Teddy mengindikasikan bahwa kedua pos tersebut sudah disepakati bersama Banggar DPR dengan peruntukan yang detail, artinya pemerintah mengklaim adanya “kamar” yang berbeda untuk setiap fungsi tersebut.
- Efek Crowding Out: Secara teoritis, saat sebuah program baru yang sangat besar masuk ke dalam struktur APBN, risiko crowding out (penyingkiran program lama) selalu ada, meskipun total pagu tetap. Namun, Teddy memastikan program strategis seperti KIP dan PIP tetap berjalan tanpa gangguan.
II. Dari Renovasi hingga Digitalisasi
Pemerintah nampaknya ingin menunjukkan bahwa pendidikan 2026 justru lebih agresif.
- Fisik & Digital: Rencana renovasi 16.000 sekolah (Rp17 triliun) dan distribusi 280.000 TV digital adalah langkah konkret untuk menjawab kritik “sekolah terbengkalai”.
- Sentralisasi Tunjangan: Kebijakan transfer tunjangan guru langsung ke rekening tanpa melalui Pemda (setiap bulan) adalah reformasi birokrasi yang mematikan ruang “permainan” di tingkat daerah.
VONIS INTELEKTUAL
Pernyataan Seskab Teddy adalah upaya cerdas untuk memutus narasi negatif oposisi sebelum menjadi bola salju liar di masyarakat. Dengan angka Rp769,1 triliun, pemerintah sebenarnya memiliki amunisi yang sangat cukup untuk menjalankan dua mesin sekaligus: Nutrisi (MBG) dan Edukasi. Namun, akuntabilitas di lapangan akan menjadi hakim sesungguhnya. Jika kualitas gedung sekolah dan kesejahteraan guru benar-benar meningkat secara paralel dengan distribusi makanan, maka MBG akan tercatat sebagai revolusi fiskal. Jika tidak, ia akan selamanya dianggap sebagai beban yang menyamar dalam jubah pendidikan.
Verified Source: BPMI SETPRES
Baca juga: Tragis! Perputaran Uang di Dapur MBG Jauh Lebih Besar Ketimbang di Pemerintahan
