Jebakan Rafah dan Dilema Mandat PBB

​JAKARTA SEDANG mempertaruhkan modal diplomatik—dan ribuan nyawa personel militernya—pada sebuah misi yang arahnya kian kabur. Rencana pengiriman hingga 8.000 (bahkan muncul angka spekulatif 80.000) pasukan Indonesia ke Gaza kini dihujani kritik tajam dari para aktivis hak asasi manusia dan pakar keamanan. Al Araf, peneliti senior Imparsial, dalam diskusi publik pada Rabu, 25 Februari, memberikan vonis yang menggentarkan: tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, pengiriman pasukan ini bukanlah misi perdamaian, melainkan langkah yang bisa menyeret Indonesia ke dalam orkestra politik Washington di bawah bayang-bayang Donald Trump.

​Kritik ini menyentuh saraf sensitif dalam politik luar negeri Indonesia. Menempatkan pasukan TNI di zona merah seperti Rafah tanpa payung hukum internasional yang jelas bukan sekadar risiko teknis, melainkan bunuh diri politik. Alih-alih membantu kemerdekaan Palestina, pasukan Indonesia berisiko terjebak dalam posisi antagonis melawan faksi-faksi pejuang lokal—sebuah skenario absurd bagi negara yang selama ini berdiri paling depan membela hak-hak Palestina.

​Audit Strategis: Risiko Operasional & Geopolitik Misi Gaza

​Analisis ini membedah perbedaan fundamental antara misi perdamaian standar PBB dengan rencana pengiriman pasukan melalui skema bilateral/non-PBB.

Imperialisme Gaya Baru?

​Istilah “Board of Peace” (BOP) dan keterkaitannya dengan perjanjian dagang USA-Indonesia menjadi sorotan tajam. Jika bantuan kemanusiaan dan pengiriman pasukan dikomodifikasi sebagai syarat dalam kesepakatan ekonomi, maka Indonesia sedang memasuki babak baru ketergantungan strategis. Al Araf mengingatkan bahwa negara-negara Arab yang jauh lebih dekat secara geografis dan emosional justru bersikap sangat hati-hati. Keinginan Jakarta untuk tampil “heroik” di panggung global tidak boleh mengabaikan prinsip bebas-aktif yang selama ini menjaga kehormatan bangsa.

​Vonis Strategis:

Misi Gaza adalah perjudian dengan taruhan yang terlalu tinggi. Tanpa transparansi mengenai mandat dan aturan pelibatan (Rules of Engagement), pengiriman ribuan pasukan TNI ke zona merah Rafah hanya akan memberikan beban sejarah bagi Indonesia. DPR RI harus mengambil peran pengawasan yang lebih ketat; nasionalisme tidak diukur dari seberapa banyak pasukan yang dikirim ke medan perang orang lain, melainkan seberapa konsisten kita menjaga kedaulatan politik dan kemerdekaan Palestina tanpa harus menjadi pion dalam papan catur kekuatan besar.