Mendaki Rinjani, Mendaki Birokrasi

​MATARAM SEDANG berusaha meruntuhkan tembok eksklusivitas di puncak tertingginya. Dalam pertemuan strategis pada Senin, 23 Februari, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. L Muhamad Iqbal, melontarkan kritik tajam sekaligus tawaran rekonsiliasi kepada Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Pesannya eksplisit: TNGR tidak boleh lagi menjadi “negara dalam negara” yang asyik sendiri dengan regulasi konservasi pusat, sementara pemerintah daerah dibiarkan memungut sisa masalah—mulai dari sampah hingga misi penyelamatan yang berisiko tinggi.

​Iqbal mengusulkan pergeseran paradigma dari mass tourism yang merusak menuju ekowisata eksklusif yang berdaulat. Dengan mendorong tiket pendakian yang lebih mahal bagi wisatawan mancanegara—lengkap dengan sertifikasi dan asuransi—Gubernur sedang mencoba menerapkan model ekonomi distribusi. Tujuannya adalah memastikan bahwa kemahsyuran Rinjani tidak hanya singgah di kas negara lewat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tetapi juga mengalir ke pundi-pundi masyarakat desa penyangga melalui instrumen Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).

​Audit Strategis: Rekonstruksi Tata Kelola TNGR 2026

​Analisis ini membedah potensi transisi pengelolaan Rinjani dari pola sektoral menuju kolaborasi inklusif berbasis risiko dan manfaat ekonomi.

Reposisi Merek: Bukan Sekadar Bukit Teletubbies

​Kritik tajam Gubernur mengenai kesalahan diksi “trekking” adalah poin krusial dalam manajemen keselamatan. Dengan melabeli Rinjani sebagai sekadar jalur berjalan santai, TNGR secara tidak langsung mengundang pendaki yang tidak siap secara fisik maupun mental. Upaya reposisi menjadi mountaineering bukan hanya soal gengsi, melainkan instrumen filterisasi pendaki. Rinjani butuh pendaki yang menghargai tantangan, bukan sekadar pemburu konten yang meninggalkan jejak sampah.

​Vonis Strategis:

Rencana pembukaan pendakian pada 28 Maret mendatang harus menjadi titik nol bagi kolaborasi “Pentahelix” yang sesungguhnya. Jika TNGR tetap bertahan dengan pola manajemen sentralistik yang eksklusif, Rinjani akan terus menjadi bom waktu lingkungan dan sosial. Namun, jika visi Iqbal tentang “tiket mahal ber-BLUD” dan koordinasi lintas sektor dalam vertical rescue diwujudkan, NTB akan memiliki model pengelolaan taman nasional pertama di Indonesia yang benar-benar memberikan kedaulatan bagi warga lokal.