Memutus Rantai Pengangguran di SMKN 1 Tanjung

​NUSA TENGGARA BARAT berupaya merombak reputasi sekolah kejuruan dari sekadar “pencetak ijazah” menjadi mesin pencipta tenaga kerja bersertifikat. Pada Rabu, 25 Februari, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Ruang Praktik Siswa (RPS) Kuliner di SMKN 1 Tanjung, Lombok Utara. Namun, seremoni ini bukan sekadar gunting pita; ini adalah manifestasi dari strategi besar Iqbal untuk membereskan dua hambatan utama pendidikan vokasi di daerah: manajerial yang stagnan dan ketiadaan pengakuan kompetensi (sertifikasi).

​Iqbal menyadari bahwa gedung megah tidak akan berarti banyak tanpa nakhoda yang segar. Keputusannya untuk melakukan rotasi kepala sekolah yang telah menjabat lebih dari 15 tahun adalah sebuah “operasi pasar” birokrasi yang berani guna menghapus zona nyaman di lingkungan SMA/SMK. Dengan memutus stagnansi kepemimpinan, Pemprov sedang bertaruh bahwa inovasi pendidikan hanya bisa muncul dari semangat baru, bukan dari birokrasi yang sudah berkarat.

​Audit Strategis: Rekonstruksi Pendidikan Vokasi NTB 2026

​Analisis ini membedah sinergi antara fasilitas fisik, reformasi manajerial, dan strategi sertifikasi untuk meningkatkan daya serap lulusan SMK.

Sertifikasi: Tiket Emas Lulusan Lokal

​Hambatan terbesar lulusan SMK di NTB selama ini bukanlah ketiadaan skill, melainkan ketiadaan “paspor” industri yang disebut sertifikasi kompetensi. Inisiatif Iqbal untuk mengalokasikan anggaran sertifikasi melalui Dinas Ketenagakerjaan adalah langkah outsourcing beban biaya yang cerdas. Dengan memindahkan beban biaya sertifikasi dari pundak siswa ke anggaran negara, NTB sedang mempercepat antrean lulusannya untuk masuk ke pasar kerja internasional, mulai dari kapal pesiar hingga hotel berbintang di luar negeri.

​Vonis Strategis:

Gubernur Iqbal sedang membangun ekosistem pendidikan yang pragmatis. Dengan menekankan pentingnya peran guru sebagai teladan dan menyuntikkan transparansi dalam rotasi jabatan, ia sedang memperbaiki “moral kerja” di lingkungan sekolah. Jika sertifikasi massal ini berhasil dijalankan, SMK di NTB tidak lagi hanya akan menghasilkan lulusan yang mahir memasak di sekolah, tetapi tenaga profesional yang siap mendominasi dapur-dapur industri kuliner global.