BIMA — Dalam peta kesehatan Indonesia, jarak sering kali menjadi penentu antara hidup dan mati. Bagi penduduk di ujung timur Pulau Sumbawa, rujukan medis ke Mataram bukan sekadar prosedur administratif; itu adalah eksodus melelahkan melintasi ratusan kilometer darat dan laut. Namun, pada Jumat, 27 Februari 2026, sebuah koreksi struktural mulai menampakkan bentuknya.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, meninjau langsung progres RSUD Kota Bima. Kunjungan ini bukan sekadar seremonial birokrasi, melainkan pernyataan kebijakan mengenai berakhirnya era sentralisme medis di Lombok.
Logika Ekonomi di Balik Stetoskop
Secara makro, ketimpangan layanan kesehatan di NTB telah menciptakan lubang hitam ekonomi. Dengan estimasi kerugian produktivitas mencapai Rp18–25 triliun per tahun akibat beban penyakit, kesehatan kini dipandang sebagai variabel fiskal yang serius. Penyakit jantung, stroke, dan kanker bukan hanya isu kemanusiaan, tetapi juga penghambat pertumbuhan PDB daerah.
Selama ini, sistem rujukan NTB menderita inefisiensi akut. Konsentrasi layanan spesialis seperti Cathlab (intervensi jantung) dan kemoterapi di Mataram telah menciptakan biaya tidak langsung yang membengkak bagi keluarga pasien di Sumbawa. Peningkatan status RSUD Kota Bima menjadi Tipe C dan RSUD H.L. Manambai Abdul Kadir menjadi Tipe B adalah upaya rasional untuk memotong rantai inefisiensi tersebut.
Transformasi Kapasitas: Dari 98 ke 230
Audit teknis menunjukkan lompatan kapasitas yang signifikan. RSUD Kota Bima, yang sebelumnya hanya memiliki 98 tempat tidur untuk melayani lebih dari 160 ribu jiwa, kini diproyeksikan memiliki 230 tempat tidur.
Peralatan medis yang dihadirkan—mulai dari CT-Scan hingga sistem hemodialisis—mengindikasikan pergeseran kompetensi dari sekadar fasilitas perawatan dasar menjadi pusat intervensi spesialistik. Kehadiran spesialis onkologi dan bedah saraf di wilayah timur adalah langkah ambisius untuk memastikan bahwa “keadilan kesehatan” bukan sekadar jargon kampanye, melainkan realitas klinis.
VONIS INTELEKTUAL
Penguatan RSUD Kota Bima adalah eksperimen kedaulatan daerah yang krusial. Namun, bangunan fisik dan alat canggih hanyalah setengah dari pertempuran. Tantangan sesungguhnya terletak pada retensi SDM spesialis di wilayah timur dan keberlanjutan biaya operasional alat kesehatan yang mahal. Jika Pemerintah Provinsi mampu menjaga ekosistem meritokrasi bagi para dokter spesialis ini, maka “keadilan kesehatan” bagi warga Dompu dan Bima bukan lagi sekadar janji kampanye yang pudar, melainkan hak yang akhirnya terpenuhi. Masa depan NTB tidak lagi hanya tentang pusat yang kuat, tapi tentang pinggiran yang mandiri.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Simalakama IPR: Fiskal vs Ekologi
