Misteri Dapur MBG: Saat Dana Pendidikan “Selamat” dari Piring Makan

DI TENGAH hiruk-pikuk gugatan guru honorer ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang khawatir “piring makan” siswa akan menggerus “kesejahteraan guru,” sebuah pernyataan tegas muncul dari Senayan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, memastikan bahwa program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan tidak menyentuh sepeser pun Anggaran Pendidikan.

​”Kami di Komisi X belum menemukan anggaran pendidikan digunakan untuk MBG,” tegas Ari, sapaan akrab politisi asal NTB tersebut. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas spekulasi publik yang menduga adanya pergeseran fungsi dana pendidikan dalam skema APBN 2026 demi mengakomodasi janji kampanye yang masif ini.

​Analisis Fiskal: Di Mana Letak Uangnya?

​Meminjam kacamata The Economist, pemisahan pos anggaran ini sangat krusial bagi kredibilitas fiskal pemerintah. Jika MBG ditarik dari anggaran pendidikan (20% dari APBN), maka kualitas pengajaran dan infrastruktur sekolah akan menjadi taruhannya.

​Lantas, dari mana dananya? Sejauh ini, MBG dikelola melalui pos cadangan belanja negara atau anggaran khusus yang dialokasikan melalui Badan Gizi Nasional. Pemisahan ini memastikan bahwa mandat konstitusi untuk pendidikan tetap terlindungi, sementara program perlindungan sosial baru tetap bisa berjalan tanpa harus “saling memakan” antar-sektor.

Vonis Ambara:

Logika guru honorer yang menggugat ke MK itu sebenarnya sederhana: “Jangan sampai muridnya kenyang makan gratis, gurunya kenyang makan janji.” Kekhawatiran mereka sah, karena biasanya kalau ada program besar, ada pos lain yang “disunat.” Tapi menurut Pak Ari, kali ini dugaannya meleset. MBG dan Dana Pendidikan itu seperti air dan minyak di dalam botol APBN: berada di wadah yang sama, tapi tidak bercampur. Jadi, buat bapak/ibu guru honorer, perjuangan kesejahteraan kalian tidak kalah sama menu nasi kotak siswa. Sante, lur! Pantau terus, jangan sampai ada “penyusup” di tengah jalan.