The Meritocratic Shuffle: Menakar Logika Perampingan Birokrasi di NTB

​MATARAM — Dalam dunia manajemen publik, perampingan struktur sering kali menjadi obat yang pahit namun diperlukan. Pada Jumat, 20 Februari 2026, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal resmi menandatangani “resep” tersebut dengan memutasi 392 pejabat administrator (Eselon III) dan pengawas (Eselon IV).

​Langkah ini adalah respons taktis terhadap mandat pemerintah pusat untuk merampingkan struktur organisasi. Namun, di balik angka-angka mutasi tersebut, terdapat filosofi kepemimpinan yang tegas: Gubernur sedang berusaha menghidupkan kembali sistem karier berjenjang yang selama ini mungkin sering terinterupsi oleh kepentingan non-teknis.

​Analisis Get Insight: Komitmen di Atas Kompetensi?

​Pernyataan Gubernur yang paling menarik perhatian adalah dikotomi antara kemampuan intelektual dan komitmen. “Pilihlah komitmen,” tegasnya. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, ini adalah upaya memitigasi agency problem dalam birokrasi. Kemampuan teknis (skill) bisa ditingkatkan melalui diklat, namun integritas dan kesetiaan pada janji jabatan (commitment) adalah modal dasar yang menentukan keberhasilan eksekusi kebijakan di lapangan.

​Penggunaan mekanisme beauty contest (uji kompetensi) menunjukkan adanya upaya untuk menyuntikkan meritokrasi ke dalam sistem. Dengan melibatkan catatan Inspektorat dan profil kepegawaian secara objektif, Pemprov NTB sedang mencoba membangun benteng profesionalisme agar ASN tidak lagi “menggantungkan karier” pada patronase politik, melainkan pada kinerja.

​

Vonis Redaksi:

Langkah Gubernur Iqbal membedah struktur 392 jabatan ini adalah pesan jelas bagi seluruh ASN di NTB: “Zaman menitip nasib pada koneksi sudah lewat.” Dengan menargetkan kaderisasi internal—di mana pejabat Eselon II diharapkan lahir dari rahim Eselon III di dinas yang sama—Gubernur sedang membangun instansi yang memiliki memori institusional kuat. Tantangannya kini tinggal satu: memastikan bahwa “komitmen” yang diminta tidak berubah menjadi “loyalitas buta”, melainkan kepatuhan pada standar pelayanan publik.

​

Baca Artikel Lainnya: The 2025 Labor Paradox: Satu Tahun Iqbal–Dinda dan Ilusi Angka