DI KORIDOR kekuasaan Donald J. Trump US Institute of Peace, sebuah arsitektur perdamaian baru sedang dirancang dengan ambisi besar. Namun, bagi para pengamat realpolitik, Board of Peace (BoP) menghadirkan sebuah paradoks yang mencolok. Bagaimana mungkin sebuah “Solusi Dua Negara” (Two-State Solution) dapat dinegosiasikan secara kredibel jika salah satu subjek negaranya—Palestina—absen dari kursi keanggotaan formal, sementara Israel duduk sebagai pemain kunci di dalam dewan?
Melalui kacamata GET INSIGHTS, ini adalah manifestasi dari diplomasi transaksional abad ke-21. BoP bukan lagi sebuah forum multilateral egaliter ala PBB yang sering kali lumpuh oleh birokrasi. Sebaliknya, BoP beroperasi sebagai konsorsium kekuatan yang dipimpin oleh broker tunggal (Amerika Serikat), di mana akses ke meja runding ditentukan oleh kekuatan militer dan stabilitas ekonomi, bukan sekadar hak kedaulatan moral.
Kedaulatan Melalui Perwakilan
Ketidakhadiran Palestina di kursi utama BoP menciptakan risiko besar: kedaulatan mereka sedang “dirancang” oleh pihak luar. Namun, di sinilah posisi strategis Indonesia menjadi krusial. Pengumuman Presiden Prabowo Subianto mengenai kesiapan mengirimkan 8.000 personel dan diterimanya posisi Wakil Komandan dalam misi internasional (ISF) adalah upaya Jakarta untuk membeli “kursi perwakilan” tersebut.
Indonesia sedang menjalankan peran sebagai custodian (penjaga kepentingan). Dengan keterlibatan fisik dan militer yang signifikan, Jakarta memiliki daya tawar untuk memastikan bahwa setiap “Solusi Dua Negara” yang diputuskan di Washington tidak berakhir sebagai skema aneksasi terselubung. Indonesia tidak lagi sekadar berteriak dari luar pagar; ia masuk ke dalam sistem untuk menjadi jangkar bagi pihak yang tidak diberi kursi.
Secara GET INSIGHTS, situasi ini memang terlihat berat sebelah. Tapi dalam dunia yang didorong oleh hasil (result-oriented world), terkadang Anda harus bermain di dalam sistem yang tidak sempurna untuk mencegah kehancuran total.
Meminjam istilah AMBARA, urusan perdamaian ini ibarat ada rapat besar bahas batas tanah, tapi pemilik tanah aslinya nggak boleh masuk karena dianggap “belum punya sertifikat resmi”. Pak Prabowo tahu betul kalau kita cuma teriak “Merdeka!” dari luar ruangan, suara kita cuma bakal jadi angin lalu bagi Trump.
Maka, kita masuk sebagai “Wakil Komandan” dan bawa pasukan besar. Ini bukan buat gagah-gagahan, tapi buat jadi saksi mata sekaligus penjaga agar saat perundingan selesai, Palestina nggak cuma dapet ampasnya. Kita sedang main high-stakes poker di Washington. Selama kedaulatan Palestina tetap jadi garis merah kita, ya sante, lur! Indonesia bukan lagi anak bawang, kita sekarang pemegang kunci keamanan di Timur Tengah.
Further reading: Lawatan ke Washington, Presiden Prabowo Kantongi Kesepakatan Investasi US$ 38,4 Miliar
Verified Source: BPMI SETPRES
