JAKARTA SEDANG MENYAKSIKAN sebuah drama pengadaan yang klasik namun berbahaya. Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memboyong 105.000 unit kendaraan niaga dari India kini tak lagi sekadar debat soal nasionalisme ekonomi, melainkan telah memasuki wilayah pengawasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 24 Februari, memberikan “kartu kuning” kepada perusahaan pelat merah tersebut. Fokusnya tajam: dugaan penunjukan langsung terhadap raksasa India, Mahindra dan Tata Motors, yang dianggap melompati prosedur pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang transparan.
Di satu sisi, Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, berlindung di balik tameng “efisiensi APBN”. Dengan mengklaim harga kendaraan 4×4 India hanya separuh dari harga pasar domestik, Agrinas mencoba memvalidasi impor masif ini sebagai langkah hemat untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Namun, bagi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), argumen ini hanyalah ilusi. Membeli produk Completely Built Up (CBU) dari luar negeri dianggap sebagai tindakan “bunuh diri” industri yang mencederai visi hilirisasi Presiden Prabowo.
Audit Strategis: Dilema Pengadaan Armada Agrinas 2026
Analisis ini membedah pertentangan klaim antara efisiensi biaya impor dengan kapasitas dan dampak ekonomi industri manufaktur nasional.
Antara Harga Murah dan Purna Jual yang Berisiko
Masalah pengadaan kendaraan sebanyak 105.000 unit bukan hanya soal transaksi di dermaga. KPK mencatat bahwa penentuan spesifikasi harus sesuai dengan kebutuhan riil, bukan “pengkondisian” untuk pemenang tertentu. Produk India mungkin unggul di atas kertas soal harga awal, namun tanpa jaringan bengkel dan suku cadang seluas pemain otomotif nasional, armada Koperasi Desa ini berisiko menjadi besi tua di pelosok dalam waktu singkat. Kadin dengan tepat mengingatkan bahwa hilirisasi bukan sekadar jargon, melainkan soal menjaga agar devisa tidak terbang ke luar negeri saat industri dalam negeri sedang berjuang meningkatkan nilai tambah.
Vonis Strategis:
Agrinas sedang berdiri di persimpangan jalan yang berbahaya. Jika mereka gagal membuktikan transparansi proses penunjukan langsung ini kepada KPK, maka dalih “efisiensi APBN” akan terlihat seperti topeng bagi praktik maladministrasi. Di sisi lain, memaksakan impor CBU di saat kapasitas nasional tersedia adalah tamparan bagi kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Sante saja dulu, karena jika tekanan dari Kadin dan pengawasan KPK menguat, pengiriman 1.000 unit pertama di akhir Februari ini bisa jadi adalah yang terakhir.
BACA JUGA ARTIKEL LAINNYA:
Rinjani Bukan Bukit Teletubbies: Gubernur Iqbal dan Strategi Menyingkirkan Pendaki “Low Budget”
