Pedal Gas Fiskal Purbaya Yudhi

​JAKARTA SEDANG mencoba membuktikan bahwa mesin ekonominya tidak hanya sekadar menyala, tapi mulai menderu kencang sejak garis start. Dalam paparan “APBN Kita” pada Senin, 23 Februari, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menampilkan wajah fiskal yang agresif namun tetap pruden. Realisasi belanja negara yang melonjak 25,7% (yoy) menjadi Rp227,3 triliun di bulan pertama adalah sinyal bahwa pemerintah sedang menginjak pedal gas dalam-dalam untuk memacu pertumbuhan sejak triwulan pertama, menjauhi kebiasaan lama birokrasi yang gemar menumpuk belanja di akhir tahun.

​Namun, keberanian belanja ini diimbangi dengan performa mesin penarik kas yang cukup tangguh. Pendapatan negara yang tumbuh 9,5% (yoy), disokong oleh ledakan penerimaan pajak sebesar 30,7%, memberikan ruang napas bagi Bendahara Negara. Meskipun defisit tercatat Rp54,6 triliun, angka ini hanyalah 0,21% dari PDB—sebuah deviasi kecil dalam arsitektur anggaran besar yang dirancang untuk menjadi peredam kejut (shock absorber) terhadap dinamika ekonomi global yang belum sepenuhnya jinak.

​Audit Strategis: Anatomi Fiskal Januari 2026

​Analisis ini membedah keseimbangan antara akselerasi belanja program prioritas dengan ketangguhan basis penerimaan pajak di awal tahun.

Efisiensi Pajak atau Pemulihan Riil?

​Pertumbuhan pajak yang menembus angka 30% dalam satu bulan mengundang pertanyaan: apakah ini murni hasil dari perputaran roda ekonomi atau efek dari “pembersihan” administrasi yang lebih agresif di Ditjen Pajak? Purbaya Yudhi sendiri mengakui adanya andil efisiensi pengumpulan. Namun, bagi pasar, angka ini adalah bukti kredibilitas fiskal; kemampuan negara untuk menarik upeti tanpa mencekik daya beli yang tengah coba dipompa melalui belanja besar-besaran di awal tahun.

​Vonis Strategis:

APBN 2026 sedang menjalankan peran ganda yang berisiko tinggi namun menjanjikan. Dengan menjadikan anggaran sebagai motor penggerak sekaligus shock absorber, pemerintah berharap momentum pertumbuhan tidak layu sebelum berkembang. Defisit keseimbangan primer yang tipis (Rp4,2 triliun) menunjukkan bahwa kebijakan berutang pemerintah masih dalam koridor antisipatif untuk menjaga likuiditas. Sante saja dulu, biarkan angka-angka ini bekerja, karena jika tren efisiensi pajak ini berlanjut, Indonesia punya ruang fiskal yang cukup luas untuk menghadapi turbulensi ekonomi hingga akhir tahun.