KUPANG, getnews – Komisi VII DPR RI menyoroti pembangunan desa wisata di sejumlah daerah yang dinilai tidak disertai data rinci mengenai keunikan dan kekuatan lokal destinasi. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Komisi VII DPR RI dengan otoritas Kementerian Pariwisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/12/2025).
Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, mengungkapkan bahwa banyak desa wisata yang tercatat memiliki potensi, namun gagal memberikan penjelasan detail mengenai selling point mereka.
“Banyak desa wisata berdasarkan alam maupun buatan. Data on paper-nya banyak, tapi kita tidak mendapatkan detail dari desa wisatanya itu, potensinya apa,” ungkapnya usai kunjungan kerja di Desa Wisata Lasiana, Kupang.
Relevansi Event dan Masalah Anggaran yang Tidak Fokus
Samuel juga mempertanyakan relevansi penyelenggaraan event di desa wisata. Ia khawatir kegiatan tersebut hanya bersifat seremonial dan tidak merepresentasikan potensi unik desa, UMKM, dan ekonomi kreatif lokal.
Menurut Legislator F-PDI Perjuangan ini, kurangnya pemahaman mendalam mengenai keunikan desa wisata berdampak langsung pada pengajuan anggaran pembangunan.
“Kelebihan desa wisata itu sendiri mereka belum kuasai betul. Akhirnya, waktu mereka menyusun anggaran, yang diperlukan jadi ngambang,” ujarnya.
Samuel mencontohkan, desa wisata dengan kekuatan kuliner membutuhkan fokus anggaran yang berbeda dengan desa yang hanya mengandalkan lanskap alam yang sudah indah. Jika kelebihannya adalah pemandangan alam, maka fokusnya cukup pada pengembangan ekonomi kreatif seperti merchandise, pisang goreng, dan kopi.
Ia menyerukan perlunya konsolidasi yang lebih komprehensif agar pembangunan desa wisata memiliki arah yang jelas dan kebutuhan anggaran dapat disusun secara tepat berdasarkan potensi utama yang dimiliki.
dpr.go.id
