Anomali Cabai: Iqbal Intervensi Pasokan Sumbawa

​SUMBAWA — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, melakukan sidak mendadak ke Pasar Brang Biji, Kabupaten Sumbawa, pada Kamis (12/3/2026). Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan untuk merespons keresahan warga atas lonjakan harga pangan strategis di tengah meningkatnya konsumsi menjelang Idulfitri 1447 H.

​Temuan di lapangan menunjukkan harga cabai rawit masih “pedas” di kisaran Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Gubernur menilai status Pasar Brang Biji yang bukan merupakan pasar induk menjadi salah satu faktor residu yang menghambat distribusi pasokan dalam jumlah besar, sehingga harga di tingkat pedagang eceran sulit ditekan.

​Kegagalan Pasokan Enrekang dan Opsi Bapanas

​Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah berupaya melakukan intervensi dengan mendatangkan satu ton cabai dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Namun, volume tersebut terbukti belum cukup untuk menjinakkan mekanisme pasar yang didorong oleh tingginya permintaan musiman.

​Sebagai langkah lanjutan, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal ini kini menjajaki koordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Strateginya adalah memanfaatkan data distribusi antarwilayah untuk memetakan daerah surplus yang mampu memasok cabai ke NTB dengan harga lebih kompetitif.

​Disparitas “Minyak Kita” di Tanah Samawa

​Selain cabai, sorotan Gubernur tertuju pada komoditas minyak goreng bersubsidi, Minyak Kita, yang harganya masih di atas HET (Harga Eceran Tertinggi) di wilayah Sumbawa. Investigasi singkat di pasar mengungkapkan adanya hambatan pada jalur distribusi; banyak pedagang di pasar tradisional belum terhubung langsung dengan distributor resmi, sehingga terjadi rantai margin yang berlapis.

​Untuk komoditas beras dan minyak, Pemprov NTB menginstruksikan Perum Bulog untuk memperluas ruang intervensi guna menjamin ketersediaan stok hingga pelosok desa selama sisa bulan Ramadan.

Catatan Akhir: Tantangan Logistik Pulau

​Kasus di Pasar Brang Biji menggarisbawahi tantangan logistik di wilayah kepulauan NTB. Ketergantungan pada satu jalur pasokan (seperti Sulawesi) terbukti berisiko ketika permintaan melonjak serentak secara nasional. Kehadiran pemerintah melalui intervensi Bapanas dan Bulog bersifat krusial untuk mencegah inflasi pangan yang tidak terkendali, yang berpotensi menggerus daya beli masyarakat Sumbawa di penghujung Ramadan.