Simalakama IPR: Fiskal vs Ekologi
PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun…
Read MoreSumbat Fiskal dan Dilema Tambang Rakyat
MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tengah berpacu dengan waktu untuk melegalkan pertambangan rakyat sebagai sekoci penyelamat fiskal daerah. Sekretaris Daerah NTB, Lalu…
Read MoreKotak Pandora Emas Ilegal: Mengalir hingga Rp992 Triliun
JAKARTA – Indonesia sedang menghadapi sebuah paradoks yang mahal. Di atas kertas, Nusantara adalah raksasa emas dunia dengan cadangan mencapai 3.600 metrik ton. Namun, di bawah radar…
Read MorePEMPROV NTB REM IZIN TAMBANG RAKYAT
MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih bersikap konservatif dalam menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hingga akhir Januari 2026, Pemprov tercatat baru merilis satu…
Read MoreDinilai Berhasil Menata Tambang Rakyat, Gubernur Gorontalo Tertarik Belajar ke NTB
Mataram, getnews – Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempelajari pengelolaan tambang rakyat, khususnya terkait penerbitan dan…
Read More