TRANSISI KUHP: Komisi III DPR RI Sebut Pro-Kontra Masyarakat Sebagai Audit Publik
SLEMAN — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, merespons positif gelombang pro dan kontra yang mewarnai implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. Fenomena ini dinilai sebagai…
Perlindungan Kebebasan dan Keadilan, Fokus Utama KUHP dan KUHAP Baru
JAKARTA, getnews.co.id — Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menandai pergeseran besar arah penegakan hukum pidana Indonesia menuju perlindungan kebebasan dan keadilan…
Baleg DPR RI Sebut KUHP-KUHAP Baru Akhiri Era Hukum Kolonial
JAKARTA, getnews.co.id — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 merupakan tonggak sejarah reformasi total sistem hukum pidana Indonesia. Langkah ini dinilai…
Sosialisasi KUHAP Baru di Jabar, Komisi III Tekankan Transparansi dan Perlindungan HAM
Bandung — Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan menghargai hak asasi manusia melalui penerapan KUHAP baru yang telah resmi disahkan pada 18 November 2025 lalu. Hal ini disampaikan dalam…
Konten Hoak Menyebar, Komisi III Tunjukkan KUHAP Baru Justru Berpihak ke Masyarakat
Jakarta, getnews — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa poster yang beredar di media sosial mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) adalah hoaks. Poster tersebut menuding bahwa jika RKUHAP disahkan, aparat…
UU KUHAP Baru Akan Mulai Berlaku Awal Januari 2026
Jakarta, getnews – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang salah satu agendanya adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…
Resmi Disahkan, ini 14 Poin Substansi Revisi KUHAP yang disepakati DPR
Jakarta, getnews – Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang pada Selasa (18/11/2025). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan…