Operasi ‘Sikat’ Bahlil vs Gairah NTB: Tambang Ilegal di Persimpangan Jalan
MENTERI ESDM Bahlil Lahadalia baru saja menebar ancaman nyata. Mengikuti instruksi “tempur” dari Presiden Prabowo Subianto, Bahlil bersiap melakukan eksekusi massal terhadap…
Read More
Legalisasi Tambang: Antara Perut dan Ekologi
SENGGIGI – Urusan “perut” masyarakat lingkar tambang di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini memasuki babak baru yang lebih sistematis. Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar…
Read More
Mantan Kapolda NTB Desak Akselerasi Izin Tambang Rakyat: Solusi “E-Mas” untuk Berantas Merkuri dan Pungli
LOMBOK BARAT — Isu “perut” rakyat dan kelestarian lingkungan menjadi sorotan utama dalam forum Focus Group Discussion (FGD) DPRD Provinsi NTB yang digelar di Aruna Senggigi, Senin…
Read More
Pemprov NTB Kejar Retribusi Tambang Rakyat, Target Rp20 Miliar Per Bulan
MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah melakukan akselerasi regulasi untuk mengunci potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dinas…
Read More
Simalakama IPR: Fiskal vs Ekologi
PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,2 triliun…
Read More
Sumbat Fiskal dan Dilema Tambang Rakyat
MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) tengah berpacu dengan waktu untuk melegalkan pertambangan rakyat sebagai sekoci penyelamat fiskal daerah. Sekretaris Daerah NTB, Lalu…
Read More
PEMPROV NTB REM IZIN TAMBANG RAKYAT
MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memilih bersikap konservatif dalam menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hingga akhir Januari 2026, Pemprov tercatat baru merilis satu…
Read More