Munculnya nama Thomas Djiwandono dalam bursa calon Komisaris Bank Indonesia (BI) memicu perdebatan mengenai relasi kekeluargaan. (Kemenkeu)

JAKARTA — Munculnya nama Thomas Djiwandono dalam bursa calon Komisaris Bank Indonesia (BI) memicu perdebatan mengenai relasi kekeluargaan. Namun, di balik narasi politik, rekam jejak profesional Thomas di sektor fiskal dan investasi menunjukkan profil teknokrat yang selama ini menjadi arsitek di balik stabilitas transisi ekonomi Prabowo-Gibran.

Professional Audit: Thomas Djiwandono

AspekKualifikasi Teknis
EdukasiMA in International Relations & Economics, Johns Hopkins University (SAIS).
Pengalaman MakroWakil Menteri Keuangan II; Arsitek APBN masa transisi.
Sektor PrivatAnalisis Keuangan di Merrill Lynch & Group CEO di Arsari Group.

Mengapa Thomas Layak? (Analisis Teknokrasi)

​Kritik terhadap Thomas seringkali terhenti pada statusnya sebagai keponakan Presiden terpilih. Namun, dalam kacamata pasar keuangan, Thomas dianggap sebagai “Stabilizer”. Sebagai Wakil Menteri Keuangan, ia terbukti mampu menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3% di tengah tekanan janji kampanye yang besar.

​Kemampuannya menjembatani kebijakan fiskal (Kemenkeu) dan moneter (BI) sangat krusial. Pengalamannya di Johns Hopkins SAIS—institusi global terkemuka untuk ekonomi internasional—memberinya perspektif makro yang jarang dimiliki politisi murni. Di BI, ia diproyeksikan untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan suku bunga dan manajemen utang negara tetap harmonis.

Jembatan Pasar Global

​Latar belakangnya di Merrill Lynch Hong Kong memberinya bahasa yang dimengerti oleh investor asing. Keberadaan figur yang dipercaya langsung oleh pemegang kekuasaan tertinggi di dewan gubernur/komisaris BI justru seringkali memberikan kepastian bagi pasar bahwa tidak akan ada gesekan antara pemerintah dan bank sentral—sebuah elemen kunci bagi stabilitas Rupiah.

“Dalam ekonomi global, pasar tidak peduli dengan nama belakang seseorang; mereka hanya peduli pada kemampuan orang tersebut menjaga angka tetap stabil.”

Dogma Digital — Debat nepotisme adalah diskursus politik yang sehat, namun audit kompetensi adalah kebutuhan ekonomi. Getnews melihat Thomas Djiwandono bukan sebagai komoditas politik, melainkan aset teknokratis. Ketika tantangan ekonomi global semakin kompleks, Indonesia membutuhkan figur di Bank Indonesia yang tidak hanya mengerti teori moneter, tapi juga memiliki ‘jalur cepat’ ke pusat kebijakan fiskal. Otoritas Thomas tidak datang dari silsilah, melainkan dari kemampuannya menjaga kepercayaan pasar di masa-masa paling kritis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *