Kepala Bapenda NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra (dr. Jack), baru saja membuka kotak pandora dalam sistem pendapatan daerah kita. Temuannya mencengangkan: ribuan data kendaraan di NTB ternyata masih terjebak dalam memori “zaman bahula”—statis dan tidak pernah diperbarui sejak kantor Samsat pertama kali berdiri.
Di tengah target ambisius Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6,1 Triliun untuk tahun anggaran 2026, dr. Jack menyadari bahwa mengejar target di atas data yang “kadaluwarsa” adalah tindakan sia-sia. Validasi bukan lagi pilihan, melainkan operasi darurat.
Orkestrasi Humanis di Tingkat Desa
Yang menarik dari strategi dr. Jack bukan hanya soal angka Rp 6,1 Triliun, melainkan metode yang digunakan. Melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas menunjukkan bahwa Bapenda sedang mencoba melakukan “penyisiran” data secara teritorial. Ini adalah seni memvalidasi pajak tanpa harus menciptakan “kegaduhan” birokrasi—sebuah pendekatan humanis yang justru seringkali lebih efektif daripada ancaman denda yang kaku.
AMBARA melihat, penyisiran alat berat dan pajak air permukaan adalah target “ikan besar” yang selama ini lolos dari jaring Samsat. Jika data “zaman bahula” ini berhasil dimutakhirkan, maka Rp 6,1 Triliun bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan realitas fiskal yang akan mengubah postur pembangunan NTB.
“Tanpa data, Anda hanyalah orang lain dengan pendapat.”
— W. EDWARDS DEMING
Dogma Digital
Dalam audit fiskal yang dilakukan AMBARA, kami percaya bahwa pondasi pembangunan adalah kejernihan data. Temuan dr. Jack mengenai data Samsat yang tidak diperbarui sejak ‘zaman bahula’ adalah pengingat betapa rapuhnya narasi keberhasilan jika tidak berpijak pada validasi lapangan.
Kami mengawal validasi PAD Rp 6,1 Triliun ini bukan sebagai angka mati, melainkan sebagai proses memulihkan marwah administrasi publik di NTB. Karena jurnalisme bagi kami adalah alat audit; memastikan setiap rupiah pajak yang ditarik secara humanis, kembali menjadi manfaat yang nyata bagi rakyat di gumi seribu masjid.
