Dalam edisi perdananya di Harian Kompas, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar meluncurkan tesis tajam mengenai “Hukum Paradoks Negara”. Ia membedah kontradiksi fundamental di mana negara, yang dibentuk untuk melindungi dan menyejahterakan, justru seringkali menggunakan instrumen hukumnya untuk menegasikan hak-hak dasar warga.
Bagi Getnews, tesis ini bukan sekadar narasi akademis, melainkan alat audit untuk membedah realitas pembangunan di NTB dan Nasional yang seringkali “terjebak” dalam logika kekuasaan.
Audit Kedalaman: Mengapa “Negara Bertindak Terbalik”?
Analisis Zainal Arifin Mochtar menyentuh titik paling sensitif dalam tata negara kita: Kedaulatan yang Disalahpahami. Seringkali, birokrasi menganggap bahwa “Kepentingan Negara” adalah entitas yang terpisah dari “Kepentingan Warga”. Inilah akar dari paradoks tersebut.
- Paradoks Proyek Strategis: Di satu sisi, negara ingin membangun infrastruktur hebat untuk ekonomi masa depan (seperti jalan di Sumbawa atau pelabuhan). Namun di sisi lain, prosesnya seringkali meninggalkan luka pada masyarakat lokal yang kehilangan tanah atau ruang hidupnya. Apakah kesejahteraan segelintir investor atau kepentingan makro boleh mengorbankan kesejahteraan mikro warga?
- Paradoks Kesejahteraan Pejabat: Isu dana pensiun DPR yang seumur hidup dibandingkan dengan nasib guru honorer atau buruh adalah puncak dari kontradiksi moral negara. Negara berteriak tentang “efisiensi anggaran” dan “pemangkasan subsidi”, namun tetap memelihara privilese bagi para penguasa di puncaknya.
- Paradoks Penegakan Hukum: Hukum digunakan sebagai pedang untuk menertibkan warga kecil (seperti kasus-kasus ITE atau demonstrasi), namun seringkali menjadi perisai yang sangat tumpul ketika berhadapan dengan korupsi struktural atau penyalahgunaan wewenang di tingkat elit.
Kesimpulan Audit: Mencari Jalan Keluar
Meminjam logika Uceng, paradoks ini hanya bisa diakhiri jika negara kembali pada fungsinya sebagai Pelayan (Servant), bukan Tuan (Master). Penyelenggara negara di NTB harus menyadari bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dan setiap peraturan yang diteken, harus lulus dari “Audit Moral”: Apakah ini benar-benar untuk warga, atau hanya untuk memuaskan syahwat statistik pembangunan?
Referensi Analisis:
Analisis ini dikembangkan dari tesis “Hukum Paradoks Negara” oleh Zainal Arifin Mochtar yang diterbitkan di halaman muka Harian Kompas (Edisi Januari 2026). Lihat Sumber Orisinal →
“Paradoks negara adalah tragedi di mana ‘Ibu Pertiwi’ justru melukai anak-anaknya sendiri dengan alasan membesarkan rumah mereka.”
Diplomasi Kata — Tulisan Zainal Arifin Mochtar di Kompas adalah cermin retak yang harus berani kita tatap. Getnews memandang bahwa kedaulatan tanpa empati hanyalah tirani yang bersembunyi di balik stempel resmi. Audit kita hari ini bukan untuk meruntuhkan wibawa negara, melainkan untuk mengingatkan bahwa wibawa sejati lahir dari kepercayaan rakyat yang merasa dilindungi, bukan diintimidasi. Sudah saatnya birokrasi kita berhenti bersembunyi di balik jargon ‘demi kedaulatan’ dan mulai bekerja ‘demi kemanusiaan’.
