Kesbangpoldagri KSB Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas dan Lakukan Pengawasan Ormas

SUMBAWA BARAT – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Kabupaten Sumbawa Barat sigap dalam menyikapi setiap bentuk laporan dan keluhan masyarakat terkait adanya Ormas yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Salah satunya Pemerintah KSB melalui Kesbangpoldagri melakukan pengawasan terhadap Ormas yang meresahkan masyarakat.

Kepala Badan Kesbangpoldagri KSB Drs. AMIRUDIN., DH menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menyimpang dari ketentuan. Beberapa diantaranya dengan menggelar diskusi, melakukan pengawasan langsung serta pengecekan di sejumlah Ormas agar tidak membuat keresahan di tengah masyarakat, seperti dalam proses belajar mengajar maupun penerapan nilai – nilai kebangsaan terhadap jamaah, santri maupun santriwati sesuai dengan ketentuan.

“Saat ini di Kabupaten Sumbawa Barat dalam kondisi yang aman ditengah isu pemekaran wilayah, sehingga pihaknya bersama unsur Forkopimda gencar melakukan pengawasan agar tidak ada ormas yang menunggangi isu daerah maupun melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila,”

“Dalam bertindak dan melakukan aktifitas di dalam organisasi masyarakat harus menjunjung tinggi nilai – nilai kebangsaan sebagai pondasi Negara, agar tidak dapat dipengaruhi oleh faham tertentu.” tambahnya.

Lebih lanjut, Amirudin mengingatkan, bahwa ormas harus memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan dan kebijakan agar tidak terjebak dalam tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Dan penting bagi Ormas untuk selalu berkoordinasi dengan pihak berwenang dan mengikuti perkembangan kebijakan terbaru, sehingga akan membantu mereka dalam menjalankan perannya lebih efektif.

Menurutnya, kesuksesan dalam menjaga kamtibmas tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah, namun juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk Ormas. Dan Kerjasama yang baik antara pemerintah dan Ormas akan membawa hasil yang positif bagi masyarakat.

Pemerintah Daerah KSB mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang melaporkan setiap adanya tindakan yang membuat keresahan, sehingga ini merupakan upaya Pemerintah melalui Kebangpoldagri merespon permasalahan yang ada diwilayah masing-masing khusunya wilayah kami di Kabupaten Sumbawa Barat, demi terjaganya kondusifitas siskamtibmas.

“Kedepan, Kesbangpoldagri juga akan melakukan sosialisasi dan pendataan kembali Ormas yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, agar dalam melakukan aktifitasnya tindak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah demi tegaknya NKRI.” pungkasnya.

Komisi IV DPRD NTB Apresiasi Gubernur dan Kapolda NTB, Dukung IPR untuk Kesejahteraan Rakyat

MATARAM – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tajuk “Mendorong Tata Kelola Tambang Rakyat yang Berkeadilan untuk Koperasi” pada Senin (14/7/2025). FGD digelar di Santika Hotel Mataram.

FGD tersebut dihadiri oleh puluhan aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), advokat, akademisi, hingga awak media.

Narasumber FGD dihadiri langsung oleh sejumlah stekholder strategis terkait yang berkompeten. Di antaranya Ketua Komisi IV DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim, Plt. Kepala Dinas ESDM NTB Wirawan Ahmad, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Ahmad Mashuri, Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi. Hadir pula Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi NTB Amri Nuryadin, asosiasi tambang, dan lain-lain.

Bertindak selaku moderator Wahidjan. Acara FGD dibuka langsung oleh Pembina Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tambang Rakyat Fihiruddin. Dalam penyampaiannya menegaskan, FGD ini digelar sebagai bagian dari upaya serius untuk mendorong terbentuknya koperasi tambang rakyat sebagai alternatif pengelolaan tambang yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.

“Selama ini, tambang-tambang ilegal hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Kita ingin hadirkan solusi yang lebih adil, inklusif, dan legal dengan skema koperasi tambang rakyat,” tegas Fihiruddin.

Ia menambahkan, koperasi menjadi sarana kolektif yang tidak hanya memperkuat posisi tawar masyarakat, tetapi juga menjamin aspek lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi lokal.

“Niat kami adalah menghadirkan sistem yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi kesehatan dan kelestarian lingkungan. Tambang rakyat harus menjadi milik rakyat, bukan dinikmati segelintir kelompok,” katanya.

FGD dimulai dengan pemaparan pemateri pertama, Plt Kepala Dinas ESDM NTB, Wirawan Ahmad. Ia menjelaskan, pada prinsipnya, Pemprov NTB mendorong adanya akselerasi dan implementasi konsep ta.bang rakyat melalui koperasi.

Hal itu merupakan amanat dari amanat UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 35 ayat (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sangat jelas bahwa kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ada pada pemerintah provinsi,” ujar Wirawan. Menurutnya, Pemprov NTB sudah mengambil langkah akseleratif untuk mewujudkan pertambangan rakyat di NTB yang berbasis pada kepatuhan pada regulias. Pemprov NTB, kata Wirawan, tidak ada sama sekali niatan untuk menghambat hal tersebut.

“Kita lakukan secara paralel seluruh proses ini. Tanpa melanggar regulasi atau ketentuan. Ini komitmen kami,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB Ahmad Mashuri, menuturkan, konsep pertambangan rakyat yang dikelola oleh koperasi sangat dimungkinkan. Koperasi, kata Mashuri adalah betukan lain dari perushaan. Karena di dalam penggolongan usaha, koperasi sama dengan perusahaan sebagai badan usaha.

“Khusus tambang rakyat, dari banyak regulasi yang mengatur koperasi di bidang tambang, bahwa anggota koperasi adalah dari orang sekitar tambang, lingkar tambang. Meski pada prinsipnya kenaggotaan koperasi bersifat terbuka,” ujarnya.

“Tapi khusus soal koperasi tambang rakyat, anggotanya adalah masyarakat sekitar tambang. Itu yang boleh,” imbuh Kadis Koperasi dan UMKM NTB itu.

Ia mengapresiasi langkah Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang memberikan pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi. “(Koperasi) boleh untuk (mengelola) tambang. Inisiasi Pak Kapolda itu yang kemarin tidak masalah. Asal dia memenuhi persyarakatan yang diperintahkan oleh undang-undang,” ujarnya.

Selanjutnya, Kabid Penataan dan Pengawasaan DLHK NTB Didik Mahmud Mahmud Gunawan Hadi menerangkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan tambang yang berbasis pada pengelolaan lingkungan. “Selagi mengedepankan pengelolaan berbasis lingkungan, siapapun yang mengelola, tak jadi soal,” terangnya.

Selanjutnya, pandangan bernas disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD NTB sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB Hamdan Kasim.

Tambang Rakyat, salah satu bentuk keadilan nyata yang bisa dirasakan rakyat. Bahkan hal itu merupakan perwujudan UUD 1945 pasal 33 ayat (3). Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Sehingga kami mendorong Pemprov agar mempercepat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berbasis Koperasi sepanjang memenuhi syarat,” tegas Hamdan Kasim.

Politisi Golkar itu mengatakan sudah tidak terhitung jumlah, asosiasi, masyarakat, NGO melakukan hearing ke Komisi IV DPRD NTB mempertanyakan persoalkan tambang rakyat selama ini. Mereka menyampaikan keluh kesah atas kondisi eksploitasi tambang yang kerap menjadi masalah. Terlebih tidak adanya asas manfaat bagi masyarakat lingkar tambang.

Kini, angin segar bagi masyarakat lingkar tambang dengan hadirnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 194.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi NTB. Ditegaskannya, selama ini tidak ada tambang rakyat. Jika ada, maka aktivitas pertambangan itu ilegal.

“Poin pertama saya sampaikan, tidak ada tambang rakyat di NTB. Kalau ada maka itu ilegal. Poin ke dua, kita patut bersyukur Kepmen ESDM Nomor 194,” ujanya.

Komisi IV DPRD NTB awalnya mengira perlu dilakukan revisi penuh Perda Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun setelah mendengarkan paparan Dinas ESDM NTB yang perlu direvisi soal tarif saja. Hamdan memandang hal demikian tidak menjadi penghalang bagi pengurusan izin.

“Hemat saya, kalau sudah seperti ini kita berikan saja dulu masyarakat mengurus IPR Koperasi ini. Sambil secara paralel kita bisa revisi Perda 2 tahun 2024 itu. Urusan retribusi urusan di Komisi III, tapi tentu saya mendorong agar usulan izin itu diakomodir. Kalau revisi paling sebulan atau dua. Jadi sebelum izin keluar mereka pun belum akan melakukan ekploitasi,” beber Ketua Fraksi Golkar DPRD NTB itu.

Dari usulan 60 blok lokasi pertambangan rakyat oleh Provinsi NTB, Menteri ESDM baru menerbitkan izin 16 blok. Satu blok dengan luas 25 Hektare. Lokasinya 5 blok, di Lombok Barat, 3 blok di Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa 3 blok serta 5 blok ada di Bima dan Dompu.Hamdan menyampaikan anggota koperasi tidak terbatas. Bahkan satu koperasi bisa berisi 3.000 an anggota. Sehingga jika sudah dikelola banyak koperasi Hamdan meyakini bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrim di NTB.

“Kalau saja misalnya di kelola 10 koperasi, saya membayangkan kemiskinan ekstrem lingkar tambang bisa selesai. Saya sangat mengapresiasi pak gubernur dan pak Kapolda yang sudah melaunching satu blok tambang rakyat sebagai pilot projek. Inilah niat baik pemimpin kita untuk menjawab kepentingan ril masyarakat kita,” pungkasnya.

Lebih jauh, ujung dari pengelolaan tambang rakyat melalui koperasi ini, kata Hamdan adalah hilirisasi UMKM.”Konsep saya, ini nanti akan ada hilirisask UMKM untuk memberdayakan anggota koperasi. Ini juga sesuai Asta Cita Prabowo, juga selaras dengan visi Gubernur Iqbal,” jelasnya.

Pihaknya mengapresiasi niat baik dan visi dari Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang telah menjawab kepentingan riil dari masyarakat dengan memberikan izin pengelolaan tambang rakyat lewat koperasi. “Ini akan menghasilkan kohesivitas ekosistem yang luas dan berpihak langsung pada kesejahteraan rakyat,” terangnya.

Terakhir, Direktur Walhi NTB Amri Nuryadin mengapresiasi diadakannya FGD tersebut. Ia berharap seluruh pihak memang mesti memberikan perhatian terhadap tata kelola pertambangan di NTB. Dari hulu sampai ke hilir.

Amri menuturkan, pengelolaan sumber daya alam harus mengedepankan aspek lingkungan. Jika tidak, kekayaan alam yang dimiliki oleh NTB akan menjadi kutukan sumber daya alam. Pada prinsipnya, menilik dari perspektif keadilan, Walhi NTB bersepakat perihal pemberian izin pertambangan rakyat kepada koperasi. “Kalau dari perspektif keadilan, kami sepakat (soal pemberian IPR),” ujar AmriMeski demikian, pihaknya mendorong sensitivitas semua pihak untuk lebih peka terhadap lingkungan, terutama pengelolaan pasca tambang.

“Kami mendukung kalau rakyat diberikan kesempatan mendukung pengelolaan sumber daya alam. Tapi ini bukan persoalan sederhana. Jangan sampai ini kutukan sumber daya alam,” bebernya.

NTB Usung Konsep Baru Pengembangan Kawasan Taman Laut Pandanan Lombok Utara

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen mengusung konsep baru dalam pengembangan kawasan Taman Laut Pandanan di Lombok Utara. Konsep ini menekankan prinsip ramah lingkungan, berbasis komunitas, dan menolak adanya praktik yang meminggirkan masyarakat sekitar. 

“Kalau kita bicara tentang daerah ini, tidak cukup bicara mengenai pantai. Seperti tadi disampaikan, 3E (Environment, Economy, dan Equity) itu sebetulnya kita bicara tentang ekosistem laut. Ekosistem laut itu bukan hanya lautnya, tapi juga pesisirnya, pantainya, dan manusia yang tinggal di sekitarnya, bahkan udaranya,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya pada peringatan Hari Laut Dunia dan Hari Segitiga Karang, Senin (9/6).

Gubernur Miq Iqbal menambahkan bahwa kawasan Taman Laut Pandanan merupakan tempat yang sangat spesial. Kawasan ini menjadi jalur migrasi elang alap atau elang Siberia, serta salah satu lokasi terbaik untuk melakukan pengamatan burung (bird watching). Selain itu, kawasan ini juga memiliki situs vulkanik dari gunung merapi purba.

Selanjutnya miq Iqbal mengatakan Peringatan Hari Laut Sedunia yang dilaksanakan ini, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan mengembangkan wilayah tersebut.

“Ini membutuhkan kesadaran dan komitmen dari kita semua. Yang paling membahagiakan, mendengarkan cerita bagaimana teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, teman-teman kampus, memberi perhatian kepada konservasi kelautan ini. Artinya, kalau yang muda sudah memberikan perhatian, masa depan kita cerah,” ujar Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa laut adalah milik bersama, milik semua umat manusia. Apa pun yang terjadi di kawasan ini akan berdampak pada negara-negara lain. Karena itu, menjaga kelestarian ekosistem kelautan di NTB merupakan kontribusi nyata dalam menciptakan dunia yang lebih baik.

Aktivis Perempuan Resah Kasus Perkawinan Anak di NTB Terus Naik

MATARAM – Belum usai perhatian publik pada berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kini jagat maya kembali dihebohkan oleh viralnya video perkawinan anak di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Fenomena ini tidak hanya menggugah empati, tetapi juga menyisakan tanda tanya besar terhadap efektivitas perlindungan anak dan sistem pengawasan sosial di daerah Nusa Tenggara Barat.

NTB selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Meski berbagai program pencegahan telah digulirkan dari edukasi ke sekolah hingga komitmen dari pemerintah daerah kenyataannya praktik ini masih terus terjadi, bahkan cenderung dianggap sebagai hal yang lumrah oleh sebagian masyarakat NTB.

Padahal, perkawinan anak bukan sekadar peristiwa sosial, tetapi berisiko besar terhadap masa depan generasi muda, terutama anak perempuan. Dampaknya bisa mencakup putus sekolah, kehamilan di usia dini, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan struktural antar generasi.

Aktivis perempuan NTB, Ira Apryanthi menyuarakan keresahannya. Kasus viral ini bukan yang pertama, dan sayangnya mungkin bukan yang terakhir. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB jumlah perkawinan anak pada tahun 2024 sebanyak 581 kasus.

“Ini alarm keras bagi semua pemangku kepentingan pemerintah, tokoh agama, pendidik dan keluarga bahwa sistem perlindungan anak kita belum bekerja maksimal. Kita tidak bisa hanya reaktif ketika kasus viral, tapi harus mulai serius membangun sistem pencegahan dan pendampingan yang berkelanjutan,” katanya kepada awak media pada Sabtu (24/5/2025).

Ira Apryanthi juga menekankan pentingnya keterlibatan anak muda dalam proses edukasi dan advokasi di komunitasnya:

“Kita harus libatkan remaja dan anak-anak sebagai agen perubahan. Mereka harus tahu hak-haknya, berani bicara dan punya ruang aman untuk tumbuh tanpa tekanan menikah dini. Jika tidak, kita akan terus mengulang lingkaran yang sama,” bebernya.

Sudah saatnya NTB mengevaluasi ulang strategi perlindungan anak secara menyeluruh. Evaluasi ini harus melibatkan pendekatan lintas sektor hukum, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya agar tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi menyasar akar persoalan: norma sosial, tekanan ekonomi, dan ketimpangan gender.

Pemerintah, lembaga adat, serta tokoh agama diharapkan bersinergi menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan suportif bagi anak-anak. Karena masa depan NTB, dan Indonesia, ditentukan oleh bagaimana hari ini kita melindungi generasi mudanya.

‎Dandim 1607/Sumbawa Bersama Forkopimda Tinjau Pengamanan Malam Takbiran 2025


NTB – Sumbawa Besar, Dalam rangka memastikan situasi malam takbiran Idul Fitri berjalan aman dan kondusif, Dandim 1607/Sumbawa, Letkol Czi Eko Cahyo Setiawan S.E., M.Han., bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa melakukan patroli dan peninjauan langsung ke berbagai titik pengamanan, Minggu malam (30/03/2025).
‎
‎Dandim 1607/Sumbawa menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang merayakan malam takbiran. “Kami bersama Forkopimda turun langsung ke lapangan untuk melihat kesiapan personel pengamanan serta memastikan situasi tetap kondusif. Malam takbiran merupakan momen yang penuh sukacita, dan kami ingin memastikan semua berjalan dengan aman,” ujarnya.


‎
‎Dalam patroli ini, Dandim beserta jajaran Forkopimda Sumbawa mengunjungi beberapa titik strategis, termasuk pusat-pusat keramaian, serta jalur-jalur utama yang digunakan masyarakat untuk takbiran keliling. Kehadiran aparat keamanan dari TNI, Polri, dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.
‎
‎Dandim 1607/Sumbawa juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan malam takbiran dengan penuh kebersamaan, menjaga ketertiban, dan menghindari hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan bersama,” tambahnya.
‎
‎Dengan adanya patroli gabungan ini, diharapkan malam takbiran di Kabupaten Sumbawa dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan penuh kebahagiaan bagi seluruh umat Muslim yang merayakan Idul Fitri. (Pendim Sumbawa).

‎Aliansi Masyarakat Sumbawa Sambangi Kodim 1607/Sumbawa, Nyatakan Dukungan terhadap RUU TNI


‎
‎NTB — Sumbawa Besar, Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumbawa mendatangi Kodim 1607/Sumbawa pada Jumat (28/03/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang baru saja disahkan oleh pemerintah.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Aliansi Masyarakat Sumbawa, Sukriadin, S.I.Kom., menyampaikan bahwa pengesahan RUU TNI sangat penting dalam memastikan profesionalisme, efektivitas, serta kesejahteraan prajurit TNI dalam menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan pertahanan negara.


‎
‎”Kami menilai bahwa RUU TNI ini merupakan langkah maju dalam memperkuat peran dan fungsi TNI, baik dalam menjaga kedaulatan negara maupun dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami hadir di Kodim 1607/Sumbawa untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap kebijakan ini,” ujar Sukriadin.
‎
‎Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa masyarakat Sumbawa percaya bahwa dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan sesuai dengan dinamika saat ini, TNI akan semakin kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan pertahanan dan keamanan yang semakin kompleks.
‎
‎Kegiatan ini berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh kekeluargaan. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga kedaulatan negara serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan nasional.

Bukber Bersama Anggota DPR RI dan DPD, Gubernur Miq Iqbal Inisiasi Kickoff Makmur Mendunia

GETNEWS – Menggelar Buka Puasa Bersama dengan anggota DPR RI, DPD, pejabat negara asal Nusa Tenggara Barat dan Diaspora, Pemerintah Provinsi berharap sinergi dan koordinasi sebagai langkah awal mewujudkan NTB Makmur Mendunia.

“Ini menjadi kickoff bagi kita semua untuk apapun peluang membangun daerah terutama putra daerah yang sekarang berkiprah di pemerintahan pusat untuk bersama sama menjalin sinergi dan koordinasi intens dengan kami di daerah”, ujar Gubernur Dr. H L Muhamad Iqbal di Pendopo Gubernur, Senin (24/03).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP, Sekretaris Daerah, Drs HL Gita Ariadi, M.Si, para kepala OPD dan pimpinan DPRD NTB menerima anggota DPR RI diantaranya H Nanang Samodra, Johan Rosihan, H Fauzan Halid, Hj Evi Apita Maya, Muhammad Rifki Farabi dan lain lain masing masing menyampaikan beberapa peluang program dan kebijakan yang dinilai potensial bagi NTB.

Bahkan H Fauzan Halid mengatakan, keberadaan putra daerah di level pusat dapat saja menguatkan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

Misalnya, seperti dikatakan anggota DPR RI, H Nanang Samodra yang menawarkan pemanfaatan dana haji melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengingat jumlah jamaah haji NTB yang cukup besar untuk pembangunan. Sementara, anggota DPR RI, H Johan Rosihan mengemukakan program ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus komisinya untuk NTB dapat menawarkan konsep dan perencanaan program ini di daerah. Demikian pula dengan infrastruktur yang sejalan dalam mendukung program pengentasan kemiskinan NTB serta pembenahan pariwisata serta program unggulan Pemprov NTB lainnya dapat dibuat buku saku dan dikoordinasikan intens.

Pemerintah provinsi NTB berharap, gelar buka bersama ini selain sebagai ajang silaturahmi juga membuka peluang hadirnya event event nasional dan internasional dari pejabat negara yang hadir serta mengawal program dan kebijakan pembangunan di level pusat. Untuk diketahui, NTB memiliki sebanyak 11 anggota DPR RI Dapil NTB dan 4 anggota DPD yang diharapkan dapat berkontribusi maksimal mewujudkan visi misi NTB Makmur Mendunia.

Bupati LAZ : Mari Kita Kuatkan Toleransi dan Harmoni antar umat beragama

GETNEWS – Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini menghadiri upacara melasti Tingkat provinsi NTB di Pantai cemara kecamatan batulayar. kegiatan yang dilaksanakan Senin, 24 Maret 2025 ini dihadiri oleh Kepala Bimas Hindu Kanwil Kemenag provinsi NTB, Kepala Badan Kesbangpol Lobar, Kepala PHDI NTB, Rektor Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja mataram dan umat Hindu.

Dalam kesempatan ini Bupati Lombok barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengajak semua pihak untuk terus menjaga dan merawat serta melestarikan kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin dengan baik. Menurutnya toleransi dan harmoni antar umat beragama akan memberikan semangat dan dorongan untuk melaksanakan pembangunan dengan lebih maksimal. Selain itu hal tersebut akan memberikan energi positif bagi semua masyarakat sehingga kerukunan dan kedamaian akan terwujud. “Mari kita jaga dan lestarikan semangat dan nilai toleransi dan harmoni dalam kehidupan kita,”ujarnya.

Bupati LAZ juga mengatakan bahwa upacara melasti yang merupakan sebuah ritual dan tradisi yang sarat makna bagi umat Hindu. Ia juga menyampaikan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan Masyarakat serta pihak terkait yang telah bersinergi dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatn upacara ini. Menurut LAZ, upacara melasti bukan hanya sekedar ritual dan tradisi, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati, yang harus dijaga dan dilestarikan Bersama. “Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan selalu mendukung dan bersinergi dengan seluruh lapisan Masyarakat. Kami mohon dukungan semua pihak agar progam pembangunan Sejahtera dari desa dapat terlaksana dan dapat wujudkan Lombok Barat maju, mandiri dan berkeadilan,” ujarnya.

Terobosan Lazadha, Pemkab Lobar Jalin Kerjasama Dengan BPR NTB Berikan Pinjaman Modal Tanpa Bunga

GETNEWS – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Koperasi dan UKM menjalin kerjasama dengan BPR NTB. Hal ini terkait dengan terobosan Lazadha dalam memberikan pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha UMKM di wilayah Lombok Barat. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Jayengrane Senin (24/3/2025) dihadiri oleh Bupati Lobar H.Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Sekda Lobar H. Ilham, Para asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Direksi BPR NTB, dan kepala OJK perwakilan NTB.

Dalam arahannya Bupati LAZ menyampaikan program pinjaman modal usaha tanpa bunga bagi UMKM ini merupakan salah satu langkah nyata dan konkret yang dilaksanakan pasangan Lazadha dalam menghidupkan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi masyarakat desa. Dengan adanya bantuan modal tanpa bunga ini tentu akan menggerakkan usaha kecil di masyarakat sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dan bergerak. Ia juga mengatakan bahwa program ini adalah salah satu janji politik yang harus segera direalisasikan agar masyarakat sejahtera dan ekonomi menjadi kuat.
“Tentunya program ini harus terus diawasi dan dievaluasi bagaimana dampaknya ke perekonomian masyarakat yang dimulai dari bawah agar program ini benar benar mengerakkan ekonomi masyarakat,”ujarnya.

Bupati LAZ mengatakan program pinjaman ini akan menyasar UMKM dan para pedagang bakulan. Ia meminta agar program ini dapat mengintervensi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dimana pelaku UMKM diintervensi maksimal 3 tahun dan setiap pelaku usaha hanya bisa meminjam 1 kali sehingga pinjaman modal ini bisa merata ke setiap dusun dan desa di kabupaten Lobok Barat.
“Selain program pinjaman modal tanpa bunga ini, pemerintah harus menelaah program apa saja yang bisa masuk ke desa sehingga OPD dan stakeholder terkait bisa melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat di kabupaten Lombok Barat “tutupnya.

Sementara itu dalam Laporannya Direktur utama BPR NTB Ketut Sudharmana menjelaskan bahwa BPR NTB merupakan gabungan dari 8 BPR yang menjadi satu sehingga menghasilkan 44 cabang di seluruh NTB,dan 5 cabang yang ada di Lobar. Ia mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Pemkab Lobar selama tiga tahun berturut-turut dari 2022 sampai dengan 2024 dalam berbagai program. Diharapkan pada tahun 2025 plPemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat menambah angka deviden ke BPR NTB seperti pada dua kabupaten di Sumbawa dan Lombok Utara. Ia mengatakan program pinjaman modal tanpa bunga yang dilaksanakan oleh Pemkab Lobar diharapkan dapat berjalan dengan lancar. “Dengan kerjasama pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha UMKM bisa menyelaraskan kerjasama pemerintah kabupaten lombok barat dengan BPR NTB sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tumbuh maksimal”tutupnya.

Sementara itu kepala OJK perwakilan NTB menjelaskan kerjasama pemerintah Lombok Barat dengan BPR NTB harus selaras dengan program tim percepatan akses keuangan daerah untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dan langkah yang dapat diambil Pemda dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim. “Kita semua berharap agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Lobar,”terangnya.

Kegiatan ini kemudian di lanjutkan dengan penandatanganan MOU kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang diwakili oleh Bupati Lobar dengan BPR NTB serta OPD terkait seperti dinas koperasi dan UKM. Kegiatan ini berjalan dengan lancar.

Bupati Lobar Minta Jajarannya Gerak Cepat dan Selaraskan Program dengan Pemprov dan Pusat

GETNEWS – Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha terus bergerak cepat dalam merubah Lombok Barat. Terbaru Pemda Lobar melaksanakan pendalaman dan penjabaran visi misi Lombok Barat 2025-2030 kepada semua pejabat Lombok Barat. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Lobar, Jumat,21 Maret 2025. Hadir dalam kegiatan ini Bupati LAZ, Wakil Bupati Hj. Nurul Adha, Sekda Lobar H.Ilham, para asisten, staf ahli, kepala OPD, Kepala Bagian, camat dan Kepala Bidang se Lombok Barat.

Dalam arahnya Bupati LAZ meminta semua pejabat untuk bekerja cepat dan berbasis data. Hal ini diperlukan agar kinerja yang dilaksanakan terukur dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga meminta agar semua jajarannya dapat melakukan analisa potensi berbasis data dan fakta agar pembangunan di Lobar dapat lebih maksimal dan visioner. Selain itu Bupati LAZ juga mengatakan bahwa setiap program pembangunan harus menyentuh masyarakat. Nantinya Pemda akan melakukan survei kepuasan masyatakat untuk menilai atau mengetahui feed back (umpan balik) dari masyarakat terkait intervensi program yang telah dilaksanakan. “Pada saat sidak bersama ibu Wabup, kami selalu menekankan agar semua dapat bergerak cepat dan berbasis pada data dan kami juga selalu menekankan agar semua jajaran bisa memetakan potensi berbasis data sehingga semua jelas dan dapat diukur,”ujarnya.

Bupati LAZ juga meminta agar semua program pembangunan dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Propinsi maupun pemerintah pusat. Hal tersebut tentu dapat dilakukan dengan membuat program yang sama atau merupakan turunan dari program pemerintah propinsi maupun pusat. Hal ini akan memudahkan dari segi anggaran karena melalui kolaborasi program ini akan didukung oleh anggaran dari pusat maupun propinsi. Bupati LAZ mengatakan dari koordinasi yang dilakukan dengan Menteri Desa dan PDT, daerah diminta untuk melakukan pemetaan potensi desa. Hal ini akan bermanfaat pada alokasi program pusat seperti koperasi merah putih. Karenanya ia meminta semua jajarannya harus dapat berpikir visioner dan bergerak cepat agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan cepat. “Untuk mewujudkan Lombok Barat maju, mandiri dan berkeadilan melalui sejahtera dari desa tentu butuh langkah langkah strategis dimana nantinya semua program harus selaras dan sama dengan program pusat. Namun demikian yang perlu dan utama lakukan pemetaan potensi segera agar kita dapat menangkap berbagai program pusat,”ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pemaparan visi misi dan program aksi Lombok Barat 2025-2030 oleh tim visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini dilakukan untuk menyatukan pemahaman semua pejabat Lobar terkait visi misi Lombok Barat. Hal ini diharapkan agar semua pejabat dapat bergerak cepat dan selaras dalam membangun Lombok Barat menuju Lobar Maju, Mandiri dan berkeadilan dengan tagline sejahtera dari desa. Kegiatan ini berjalan dengan lancar.