Mataram, getnews – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD-DD), termasuk skema Instruksi Presiden (Inpres) dan Bantuan Presiden (Banpres). Menurutnya, perubahan dalam kebijakan TKD, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Jaminan Kinerja ASN (JAKA), harus diimbangi dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Jazilul menjelaskan bahwa Presiden juga telah menetapkan kebijakan melalui skema Inpres dan Banpres, yang sebagian besar pelaksanaannya berada di daerah. Melalui pertemuan dengan Pemerintah Provinsi NTB, Banggar DPR RI mendorong agar pelaksanaan program yang bersumber dari Inpres dan Banpres dapat melibatkan perusahaan lokal, menggunakan bahan baku lokal, serta dipersiapkan lebih matang oleh pemerintah daerah.
“Tujuannya jelas agar uang negara yang turun ke daerah dapat dirasakan oleh masyarakat daerah baik pelaku usaha maupun warga yang menikmati hasil pembangunan dengan pengelolaan program yang inklusif akan memastikan manfaat pembangunan kembali kepada masyarakat daerah,” jelas Jazilul kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025).
Lebih lanjut, Jazilul menyoroti bahwa kebutuhan pembangunan di NTB, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur seperti layanan kesehatan, dapat diusulkan melalui mekanisme Inpres atau Banpres apabila tidak dapat difasilitasi melalui DAK. “Melalui skema ini diharapkan mampu memperkuat pemerataan pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan prioritas daerah,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.
Kunjungan kerja Banggar DPR RI menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa kebijakan fiskal nasional benar-benar berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB.
Melalui pemerataan pembangunan, pemberdayaan potensi sumber daya alam daerah menjadi kuasa ekonomi daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel adalah fondasi dasar agar NTB mampu berdiri sebagai daerah yang tangguh, berdaya saing, dan sejahtera. (tra/rdn)
Foto cover: Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid saat memimpin kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025). (kominfotikNTB)
dprri.go.id
