BAYAR DOSA AS-ISRAEL PAKAI APBN?

Kalau ada lomba “Negara Paling Dermawan tapi Agak Kurang Logika”, Indonesia mungkin bakal menyabet medali emas tahun ini. Bayangkan saja, di tengah urusan utang yang mencekik leher dan anggaran pendidikan yang sering kempis, pemerintah kita dikabarkan siap menggelontorkan dana sebesar $1 miliar alias Rp17 triliun untuk Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat.

​Masalahnya, ini bukan soal bantuan kemanusiaan yang tulus. Ini lebih mirip “pajak perdamaian” untuk membersihkan piring kotor yang dipecahkan pihak lain.

​1. Membayar Kerusakan yang Dibuat Orang Lain

​Secara logika, Rp17 triliun ini bukan dipakai untuk membangun sekolah di pelosok negeri, melainkan untuk mendanai akibat kerusakan yang dibuat oleh Israel dan Amerika Serikat. Kita disuruh urunan untuk membereskan kekacauan yang bukan kita buat, tanpa ada jaminan bahwa di masa depan kekerasan itu bakal berhenti. Ini bukan diplomasi, ini namanya paylater dosa orang lain yang ditagihkan ke dompet orang Indonesia.

​2. Gengsi Internasional vs Perut Rakyat

​Mari kita mainkan perbandingan angka. Duit Rp17 triliun itu bukan recehan sisa kembalian belanja di minimarket. Kalau angka ini ditarik dari APBN, bayangkan berapa banyak guru honorer yang bisa hidup layak atau berapa puskesmas yang bisa direnovasi. Sebagai gambaran, sumbangan ini 66 kali lebih besar dari kontribusi kita ke PBB. Sebuah angka yang bikin dahi mengkerut: kita mau jadi pahlawan dunia atau mau jadi donatur yang lupa kondisi rumah sendiri?

​3. Paradoks Fiskal: Berhutang untuk Gaya

​Kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Bunga utang sudah memakan seperempat dari pendapatan pajak. Perlindungan sosial tumbuh selambat siput, tapi pengeluaran pertahanan malah melonjak bak roket. Memaksa membayar miliaran dollar ke dewan asing tanpa imbal balik nyata hanya akan memaksa pemerintah melakukan “potong kompas” pada anggaran pendidikan, kesehatan, dan subsidi. Kesejahteraan warga dikorbankan demi tepuk tangan simbolis di panggung internasional.

​4. Makan Gratis atau Bayar BoP?

​Program-program domestik kita seperti nutrisi nasional (makan bergizi gratis) hingga pengembangan koperasi sudah menyedot energi fiskal yang luar biasa besar. Menambah beban Rp17 triliun untuk entitas asing tanpa return ekonomi yang terukur adalah kegagalan berpikir tingkat dewa. Stabilitas ekonomi makro kita terancam hanya untuk sebuah stempel “Negara Baik” di mata Washington.