Logika Dingin di Balik Kursi Kuasa

​PENGANTAR ANALITIS

Bruce Bueno de Mesquita dan Alastair Smith tidak sedang menulis risalah moral. Dalam The Dictator’s Handbook (2011), mereka menyajikan otopsi radikal terhadap anatomi kekuasaan. Premisnya brutal: pemimpin tidak memerintah untuk rakyat; mereka memerintah untuk bertahan hidup. Dalam ekosistem ini, kebijakan publik hanyalah variabel sampingan dari tujuan utama—yaitu memuaskan “Koalisi Pemenang” (Winning Coalition) dengan sumber daya negara. Korupsi, dalam lensa ini, bukan lagi sebuah patologi, melainkan instrumen efisiensi politik.

​Anatomi Kekuasaan: Tiga Lingkaran Setan

​Buku ini membedah kekuasaan dalam tiga lapisan hierarki yang menentukan nasib sebuah bangsa:

• ​The Interchangeables (Selectorate): Massa rakyat yang memiliki suara namun tidak memiliki daya tawar individual. Mereka hanya perlu diberi “cerita” dan layanan minimal agar tidak memicu turbulensi.
• ​The Influentials (Real Selectorate): Kelompok yang suaranya benar-benar menentukan, seperti elit partai atau birokrat senior.
• ​The Essentials (Winning Coalition): Kelompok kecil yang dukungannya mutlak diperlukan. Tanpa mereka, pemimpin jatuh. Di sinilah seluruh sumber daya negara (Private Goods) dialokasikan secara rasional untuk membeli loyalitas.

​Indonesia 2026: Ketika Teori Bertemu Realitas Lapangan

​Meski naskah ini berusia 15 tahun, relevansinya di Indonesia 2026 terasa seperti laporan intelijen pagi ini. Ambil contoh skandal ASN Siluman di RSUD NTB. Puluhan nama menghuni daftar gaji tanpa pernah menampakkan batang hidung di ruang perawatan. Dari perspektif de Mesquita, ini bukan kebocoran anggaran yang tak sengaja; ini adalah alokasi Private Goods yang sangat efisien kepada koalisi birokrasi kecil yang menjaga stabilitas kekuasaan lokal.

​Demikian pula dengan ambisi Realokasi Anggaran Rp300 Triliun ke desa-koperasi di era Prabowo. Pertanyaan strategisnya bukan soal seberapa banyak petani yang terbantu, melainkan seberapa besar dana tersebut akan bermuara menjadi “pelumas” bagi koalisi politik baru di tingkat akar rumput. Jika dana tersebut lebih banyak mengalir ke kantong pengelola koperasi daripada ke ladang petani, itu bukan kegagalan kebijakan—itu adalah kesuksesan politik dalam mengunci loyalitas Essentials baru.

VONIS INTELEKTUAL

The Dictator’s Handbook tidak menawarkan solusi moral karena politik memang tidak digerakkan oleh moralitas, melainkan oleh insentif. Selama arsitektur politik Indonesia memungkinkan koalisi kecil menguasai keran sumber daya negara tanpa pengawasan publik yang radikal, maka perilaku buruk akan tetap menjadi pilihan rasional bagi setiap pemimpin.

​Skandal ASN siluman dan potensi kebocoran dana desa bukan sekadar anomali administratif—keduanya adalah gejala dari sistem yang lebih memprioritaskan “kelangsungan hidup elit” di atas “kedaulatan rakyat”. Pertanyaan bagi kita bukan lagi tentang kejujuran pemimpin, melainkan seberapa lama rakyat bersedia terus mendanai koalisi yang mengabaikan mereka.