AMBARA

BEM UGM ke UNICEF: “Bantu Kami Beri Tahu Prabowo Betapa Bodohnya Dia”

​Statistik pertumbuhan ekonomi dan angka-angka manis di atas kertas yang dipamerkan Presiden Prabowo baru saja dihantam kenyataan pahit dari sebuah kabupaten di NTT bernama Ngada. Seorang siswa SD memilih mengakhiri hidupnya hanya karena tak mampu membeli buku dan pulpen. Kejadian ini memicu Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, untuk menulis surat “cinta” kepada UNICEF.

​Isi suratnya tidak main-main. Tiyo tidak lagi bicara soal sopan santun birokrasi, melainkan langsung menuding hidung kekuasaan. Baginya, kematian bocah tersebut adalah bukti otentik bahwa pemerintah telah gagal total dalam menentukan prioritas kemanusiaan. Di saat triliunan rupiah digelontorkan untuk program populis, ada anak bangsa yang harus mati karena urusan alat tulis.

AMBARA AUDIT: Analisis Surat BEM UGM ke UNICEF 2026
Poin KeberatanIsi Surat BEM UGMAnalisis Tajam (Mojok)
Prioritas AnggaranMakan Gratis menguras Rp1,2 Triliun per hari.Rakyat dikenyangkan perutnya, tapi ‘dimatikan’ masa depannya karena tak mampu beli pulpen.
Status PendidikanAnggaran pendidikan dirampas kebijakan populis.Gedung sekolah banyak, makan siang ada, tapi buku dan pulpen dianggap ‘urusan masing-masing’.
Diksi ke UNICEF“Tell Prabowo how stupid he is.”Level kemarahan mahasiswa sudah di tahap ‘luar negeri’. Kartu kuning nggak mempan, langsung panggil wasit PBB.
Sumber: GetNews Intel Unit x BEM UGM Press Release 2026

Surat Tiyo kepada UNICEF ini seolah menjadi tamparan keras bagi narasi “Indonesia Maju” yang kerap didengungkan. BEM UGM menilai Presiden Prabowo buta pada realitas lapangan dan enggan belajar dari tragedi kecil yang sebenarnya adalah kegagalan besar negara.

​Mengatakan seorang presiden “bodoh” di hadapan badan PBB tentu punya konsekuensi politik yang panjang. Namun bagi mahasiswa, ini adalah bentuk keputusasaan yang sudah mencapai puncaknya. Apa gunanya makan gratis setiap hari jika biaya pendidikan dasar masih membuat nyawa melayang? Program Rp1,2 triliun per hari itu kini dipandang bukan sebagai solusi, melainkan sebagai “ladang korupsi” yang menggerogoti hak dasar anak-anak di pelosok seperti Ngada.

​Selamat berurusan dengan UNICEF, Pak Presiden. Semoga surat dari Bulaksumur ini bisa membuat kacamata pemerintah lebih jernih melihat mana yang benar-benar “bergizi” bagi bangsa: makanan di piring, atau harapan di ujung pulpen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *