MATARAM, getnews – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara serius menggarap reformasi birokrasi besar-besaran. Melalui Forum Group Discussion (FGD) Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah (1/12/2025), Pemprov NTB bersiap memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang lebih dinamis dan adaptif pada awal tahun 2026.
Transisi Besar: 200+ Pejabat Beralih ke Fungsional
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri (Umi Dinda), menegaskan bahwa penataan kelembagaan ini adalah langkah penting untuk menghadapi tuntutan efisiensi birokrasi dan perubahan lingkungan strategis.
Perubahan ini melibatkan pergeseran besar dalam posisi jabatan:
“Lebih dari 200 pejabat eselon III dan IV akan beralih ke jabatan fungsional. Proses ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi disiapkan dengan mekanisme yang jelas agar setiap ASN tetap memiliki ruang berkembang dan jalur karir yang pasti,” tambah Umi Dinda.
Ukuran Bukan Penentu: Birokrasi Harus Berbasis Data
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Fauzal, menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan menyamakan persepsi agar penataan kelembagaan mampu menghasilkan perangkat daerah yang efisien dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, memberikan perspektif penting. Ia menegaskan bahwa ukuran organisasi besar maupun kecil bukanlah tolak ukur utama kinerja.
“Yang lebih penting adalah kemampuan sumber daya manusia dalam memahami data, menguasai objek kerja serta menjaga kualitas layanan publik. Hal inilah yang menentukan efektivitas birokrasi, bukan ukuran kelembagaan,” ucap Akmal.
Penataan kelembagaan ini, menurut Umi Dinda, menjadi landasan kuat untuk membangun birokrasi yang tidak hanya bekerja lebih keras, tetapi juga lebih cerdas selaras dengan transformasi digital dan perkembangan zaman.
