Lobi Pemda Lobar Buka Sistem BKN untuk Ribuan Non-ASN. Sementara KLU Dapat Apresiasi, Dompu Hadapi Polemik Verval Data Honorer.
Aksi cepat daerah-daerah di Nusa Tenggara Barat dalam menyelesaikan nasib tenaga honorer berlanjut. Setelah Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Dompu menunjukkan progres, kini giliran Lombok Barat (Lobar) yang mengumumkan keberhasilan lobinya di tingkat pusat. Sebanyak 3.681 Non-ASN di Lobar akhirnya bisa bernapas lega menyusul dibukanya sistem input data usulan PPPK Paruh Waktu oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa political will kepala daerah, seperti yang diperjuangkan oleh Pemda Lobar, adalah kunci untuk membuka bottleneck birokrasi di BKN. Dengan tiga kabupaten besar bergerak, kini desakan beralih ke Pemerintah Provinsi NTB.
Keberhasilan Lobi Lobar: Membuka Sistem BKN
Perjuangan Pemda Lobar untuk mengamankan kuota bagi ribuan Non-ASN akhirnya membuahkan hasil.
- Angka Kritis: Total 3.681 Non-ASN Lobar akan diproses menjadi PPPK Paruh Waktu.
- Peran Pemda: Dibukanya sistem BKN ini adalah berkat perjuangan dan lobi Pemda Lobar ke pusat.
- Tindak Lanjut: Tim BKD dan PSDM Lobar kini sedang bekerja menginput data ribuan Non-ASN tersebut, dan Non-ASN diminta segera menyiapkan persyaratan dalam waktu sepekan ke depan.
Peta Perbandingan Progres PPPK Paruh Waktu di NTB
Dengan data Lobar, perbandingan tiga kabupaten yang maju menjadi lebih lengkap:
| Pemerintah Daerah | Jumlah Non-ASN/Formasi | Status Proses Terkini | Poin Kritis / Keberhasilan Lobi |
|---|---|---|---|
| Lombok Utara (KLU) | Ratusan GTT & PTT | Diakomodir menjadi Calon PPPK Paruh Waktu. | Keberhasilan Lobi MenPAN RB: Mendapat apresiasi AGTKH Gen III. Menunjukkan political will yang kuat. |
| Lombok Barat (Lobar) | 3.681 Non-ASN | Sistem BKN dibuka untuk input data usulan. Tim BKD & PSDM sedang bekerja. | Keberhasilan Lobi BKN: Pemda Lobar berhasil melobi BKN membuka sistem input. Non-ASN diminta segera siapkan persyaratan. |
| Kabupaten Dompu | 5.545 Formasi Total | Pembagian SK Akhir Des 2025, Perhitungan Mulai Jan 2026. | Polemik Verval: Tim bekerja menuntaskan verifikasi faktual (Verval) terkait dugaan pemalsuan data. Pertek BKN bisa dibatalkan jika TMS. |
| Pemprov NTB | Status Belum Terlaporkan | Proses diperkirakan berjalan di tingkat Provinsi (terutama untuk guru SMA/SMK). | Desakan: Gubernur NTB diminta memastikan honorer di tingkat provinsi mendapat alokasi dan kepastian yang sama. |
Desakan Akhir: Fokus ke Pemprov NTB
Dengan KLU, Dompu, dan Lobar yang berhasil mengamankan dan memproses ribuan formasi, kini perhatian harus tertuju ke Pemerintah Provinsi NTB.
- Desakan: Gubernur NTB harus memastikan honorer di tingkat provinsi (khususnya guru SMA/SMK) mendapat alokasi dan kepastian yang sama seperti yang sudah dilakukan di tiga kabupaten tersebut.
Integritas dan Keadilan ASN
Keberhasilan kolektif ini membuktikan bahwa janji politik mengenai PPPK Paruh Waktu dapat diwujudkan melalui kerja keras dan lobi. Seluruh honorer di tiga kabupaten tersebut kini memiliki kepastian hukum, meskipun Dompu masih harus menyelesaikan PR verifikasi data yang ketat demi menjamin integritas proses.
*Data ter-update Kamis (11/12/2025) 07.28 WITA
