Presidium Aliansi PPS Angkat Tema ‘Batavia Challenge’ dalam Acara Urun Rembuk, Menuntut Ketegasan Setelah Fokus Pemerintah Beralih ke Isu Honorer dan CPNS.
Sebuah seruan tegas dan dramatis kini menggema dari Jakarta, ditujukan kepada seluruh masyarakat Pulau Sumbawa: “KITA TUNTUT KEPASTIAN! KITA TAGIH PROGRESS!”. Seruan ini berasal dari Presidium Aliansi PPS (Provinsi Pulau Sumbawa) yang kembali menggalang kekuatan di ibu kota.
Setelah dua dekade perjuangan pemekaran yang “dibebani oleh ketidakpastian”, Aliansi PPS kembali melangkah maju. Ini adalah sinyal bahwa isu identitas dan otonomi daerah di Pulau Sumbawa tidak akan dibiarkan “menggantung tanpa arah” di tengah fokus kebijakan pusat yang kini beralih ke regenerasi ASN.
Tuntutan 20 Tahun: Jalan Terjal Pembentukan PPS
Seruan ini mencerminkan tingginya frustrasi masyarakat Pulau Sumbawa yang merasa perjuangan panjang mereka terabaikan oleh kebijakan politik pusat.
- Durasi Perjuangan: Tuntutan ini merujuk pada 20 TAHUN PERJUANGAN PPS, sebuah rentang waktu yang lama dalam sejarah otonomi daerah.
- Semangat Kolektif: Bahasa yang digunakan sangat emosional dan mengikat identitas: “Kita adalah Putra Putri Pulau Sumbawa, yang ditempa oleh gelombang, badai, dan perjuangan panjang”. Ini menunjukkan bahwa isu PPS sudah menjadi panggilan nurani, bukan sekadar agenda politik.
- Agenda Jakarta: Presidium Aliansi PPS menjadwalkan Acara Urun Rembuk di Jakarta pada Minggu, 14 Desember 2025, dengan tema “Batavia Challenge”. Pemilihan lokasi di Jakarta (Cafe Nanda, Kemayoran) menunjukkan tujuan untuk mensuarakan tuntutan ini langsung ke pusat kekuasaan.
Mengapa Momentum Ini Muncul Kembali?
Pemekaran daerah seperti PPS sering terganjal oleh moratorium dari pemerintah pusat. Aliansi PPS memilih momentum akhir tahun 2025 untuk mendesak kejelasan:
- Perubahan Fokus Pusat: Pemerintah Pusat (Kementerian PANRB) baru saja mengalihkan fokus dari penyelesaian masalah honorer ke regenerasi ASN melalui fresh graduate. Hal ini berarti isu-isu lama (seperti pemekaran) berisiko terpinggirkan.
- Tuntutan Kepastian: Aliansi PPS menuntut agar perjuangan yang telah dilakukan tidak “terombang-ambing oleh ketidakpastian”. Mereka menyadari bahwa jika momentum politik ini lewat, proses PPS akan kembali tertunda.
Tekanan Terhadap NTB
Pergerakan Presidium Aliansi PPS di Jakarta merupakan tekanan politik yang signifikan, bukan hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi Pemerintah Provinsi NTB sendiri.
- Ujian Gubernur NTB: Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, yang memegang gelar Pengerakse Agung (Penyatu Kekuatan) dituntut untuk menyatukan visi pembangunan Lombok dan Sumbawa. Dukungan Gubernur sangat krusial bagi sukses atau gagalnya tuntutan pemekaran ini.
- Potensi Konflik Regional: Jika tuntutan PPS terus diabaikan, isu ini berpotensi memicu ketegangan regional antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dalam konteks alokasi sumber daya dan pembangunan.
Presidium Aliansi PPS telah melangkah, membawa suara 20 tahun perjuangan ke Jakarta. Kini bola ada di tangan pusat dan Gubernur NTB: Akankah tuntutan ini berujung pada kepastian, atau kembali menjadi janji politik yang menggantung?
Emha Firmansyah
