MATARAM — Sidang Paripurna DPRD NTB pada Senin (30/3/2026) menjadi panggung pembuktian bagi visi “NTB Makmur dan Mendunia”. LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang dipaparkan Pemerintah Provinsi NTB menyingkap sebuah paradoks ekonomi yang menarik: sementara sektor pertambangan mengalami kontraksi tajam yang menarik pertumbuhan riil ke posisi minus 1,47% di awal periode, mesin ekonomi non-tambang justru menderu kencang di angka 8,33%. Capaian ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahwa diversifikasi ekonomi di provinsi kepulauan ini mulai menemukan pijakan yang solid di luar ketergantungan pada isi perut bumi.
Arah kebijakan strategis yang bertumpu pada penanggulangan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pariwisata internasional tampaknya menjadi bantalan (buffer) yang efektif. Kontraksi sektor tambang—yang sering kali menjadi faktor eksternal tak terkendali—dipatahkan oleh pertumbuhan positif di sektor industri pengolahan dan jasa keuangan. Pemprov NTB secara cerdik menggeser narasi ketergantungan komoditas menuju penguatan sektor jasa dan manufaktur skala lokal, sebuah langkah yang krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga mineral global.
Koreksi Asumsi: Realitas di Balik Target RPJMD
Laporan tersebut juga memberikan catatan jujur mengenai pergeseran asumsi perencanaan. Target pertumbuhan 6% yang disusun menggunakan prinsip ceteris paribus harus berbenturan dengan realita lapangan yang dinamis. Namun, keberhasilan mencatatkan pertumbuhan 3,22% (termasuk tambang) dari titik nadir minus di awal tahun merupakan sebuah lompatan pemulihan yang signifikan. Pemprov NTB membuktikan bahwa meskipun sektor tambang sedang “batuk”, paru-paru ekonomi daerah yang didukung oleh pariwisata bertaraf internasional dan pertanian tetap mampu mensuplai oksigen bagi pertumbuhan wilayah.
Secara strategis, LKPJ 2025 ini adalah rapor hijau bagi daya tahan (resiliensi) ekonomi NTB. Fokus pada peningkatan ketahanan pangan menjadi sangat relevan saat jalur logistik global terganggu akibat krisis Selat Hormuz. NTB sedang memposisikan diri bukan hanya sebagai lumbung pangan lokal, tetapi sebagai destinasi pariwisata yang mandiri secara ekonomi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga momentum 8% pada sektor non-tambang ini agar tetap konsisten, sehingga visi “Makmur dan Mendunia” tidak hanya menjadi jargon politik, melainkan realitas kesejahteraan yang menyentuh akar rumput di seluruh pelosok kepulauan NTB.
GetNews Strategic Audit: NTB Economic Resilience 2025
Analisis terhadap performa makroekonomi NTB berdasarkan LKPJ 2025:
Vonis Redaksi: Melepaskan Ketergantungan Ekstraktif
Capaian LKPJ 2025 menunjukkan bahwa ekonomi NTB sedang bertransformasi menjadi lebih sehat. Pertumbuhan 8,33% pada sektor non-tambang adalah bukti bahwa strategi “Bangkit Bersama” mulai membuahkan hasil nyata. GetNews memandang bahwa tantangan krusial bagi Pemprov NTB saat ini adalah sinkronisasi regulasi retribusi (seperti IPR yang sedang dibahas) untuk mengonversi potensi ekonomi ini menjadi pendapatan daerah yang berkelanjutan. NTB telah membuktikan ketangguhannya; kini saatnya membuktikan kemakmurannya secara merata.
