Lombok Barat – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat (Lobar) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pembinaan kemandirian warga binaan dengan melaksanakan pemeliharaan terhadap tanaman pepaya yang telah berusia 60 (enam puluh) hari setelah tanam di lahan sarana asimilasi dan edukasi, Rabu (04/09).
Kegiatan yang merupakan bagian dari upaya resosialisasi dan pembinaan yang berfokus pada pemberdayaan warga binaan untuk menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi positif bagi masyarakat setelah masa pidana berakhir.
Pemeliharaan tanaman pepaya di lahan seluas 20 are ini bertujuan untuk memberdayakan para warga binaan dengan keterampilan pertanian, serta mendukung keberlanjutan program asimilasi dan edukasi yang telah berjalan di Lapas Lobar. Kepala Lapas Lobar, M Fadli menyampaikan pentingnya upaya pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Program rehabilitasi yang melibatkan pertanian khususnya budidaya tanaman papaya ini bertujuan untuk memberikan salah satu bekal keterampilan kepada warga binaan agar dapat lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas nanti.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan program-program pembinaan di Lapas Lobar dan salah satunya adalah budidaya tanaman papaya ini, sehingga para warga binaan dapat menggali potensi diri secara optimal dan dapat dijadikan salah satu peluang usaha bagi mereka ketika bebas nanti,” ujar M Fadli.
Lebih lanjut M Fadli berharap dengan dilaksanakannya berbagai macam program pembinaan kemandirian di Lapas Lobar, semakin banyak warga binaan yang terbimbing dengan baik dan memiliki bekal keterampilan yang berguna bagi masa depan mereka.
“Kami berharap bahwa langkah kecil ini akan berdampak besar bagi proses rehabilitasi dan kemandirian para warga binaan sehingga mereka dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat”, tutupnya. (jkh)
GETNEWS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat optimis angka pemilih pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Lombok Barat bisa mencapai 90 persen atau melampaui capaian pemilu legislatif dan Pilpres 2024 lalu yang berada di angka 87,90 persen.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Lombok Barat, Hamdi, M.AP., mengungkapkan, untuk meraih target tersebut, pihaknya akan terus berupaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024, terutama di titik-titik yang masih rendah angka partisipasi pemilihnya.
“Kami optimis bisa lebih tinggi. Insyaallah hingga 90 persen . Kami akan tingkatkan terutama di daerah yang masih kecil angka partisipasi pemilihnya seperti Kecamatan Batu Layar yang hanya mencapai 74 persen pada Pemilu legislatif dan Pilpres,”kata Hamdi.
Ia menambahkan, jumlah pemilih pemula dan gen Z di Lombok Barat juga menunjukkan angka yang relatif cukup tinggi sebesar 64 persen. Adapun mengenai adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput yang mencapai sekitar 15 persen, disebabkan beberapa faktor seperti pindah domisili atau karena sedang ke luar daerah atau luar negeri.
“Kami memang tidak punya data valid berapa angka pemilih yang disebut pemilih rasional, irasional, transaksional ataupun swing voter alias masa mengambang itu.Belum pernah kami lakukan riset,” jelasnya.
Sementara, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Lombok Barat, Riadi, M.Pd.I., mengungkapkan, bahwa KPU Lombok Barat juga memetakan sejumlah kerawanan dalam Pilkada serentak sebagaimana pengalaman Pemilu legislatif dan Pilpres, seperti di Bagian Selatan yakni Kecamatan Sekotong, Lembar dan wilayah Utara yakni Gunungsari dan Batu Layar.
“Di wilayah Selatan kita sudah paham masalahnya. Sedangkan di wilayah utara, kita juga mengantisipasi kemungkinan masalah rendahnya angka partisipasi pemilih, juga soal persaingan antar pendukung paslon. Mengingat kemungkinan ada tiga paslon dari wilayah utara dengan jarak yang berdekatan. Ini rentan menimbulkan gesekan di antara pendukung paslon. Termasuk juga kemungkinan terjadinya rawan bencana, mengingat November itu masuk musim hujan,” terang Riadi.
GETNEWS – Sebanyak 1.091 Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat Kanwil Kemenkumham NTB terima pengurangan masa pidana atau Remisi Umum dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-79.
Kalapas Kelas IIA Lombok Barat M Fadli mengatakan, dari total narapidana yang mendapatkan remisi tersebut, sebanyak 10 (Sepuluh) orang berhak langsung bebas (RU-II), sementara sisanya sebanyak 1.081 orang mendapatkan pengurangan sebagian atau masih harus menjalani sisa pidananya (RU-I).
“Pada hari kemerdekaan ini, Alhamdulillah jumlah warga binaan kami yang mendapatkan remisi sesuai dengan jumlah usulan yakni sebanyak 1.091 orang, 10 diantaranya langsung bebas,” kata Fadli usai kegiatan penyerahan yang berlangsung di Lapangan Utama Lapas Lombok Barat, Sabtu (17/8/2024).
Fadli merinci, dari total remisi tersebut, yang mendapatkan remisi bagi narapidana tindak pidana umum sebanyak 458 orang, sisanya tindak pidana tertentu sebanyak 633 orang diantaranya 601 orang Kasus Narkotika dan 32 orang kasus Tindak Pidana Korupsi. Adapun besaran pemotongan masa tahanan atau remisi yang diperoleh mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan.
Kalapas Fadli menegaskan, untuk narapidana yang berhak mendapatkan remisi HUT ke-79 RI itu adalah yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
“Pemberian remisi umum bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi narapidana yang bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan dengan baik dan terukur,” tegasnya.
Penyerahan remisi secara simbolis diberikan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Lombok Barat, H. Ilham didampingi Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M. Fadli kepada perwakilan WBP Lapas Lombok Barat.
Pj Bupati Lombok Barat, H. Ilham dalam amanatnya berpesan kepada seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi untuk menjadikan momentum ini sebagai sebuah motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan serta mengikuti program pembinaan dengan serius dan sungguh–sungguh.
“Selamat kepada seluruh saudaraku sekalian, bagi yang masih menjalani sisa pidananya ikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh, program pembinaan yang saudara jalani ini sesungguhnya merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan saudara kepada kehidupan masyarakat,” jelas H. Ilham saat membacakan amanat dari Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly. Lebih lanjut, Pj Bupati menambahkan bahwa Pemasyarakatan saat ini menerapkan pembinaan berbasis bukti (evidence based correctional), dimana setiap program pembinaan yang dijalankan warga binaan dibuktikan dengan dokumen laporan yang ditandatangani oleh petugas dan pejabat terkait.
“Peningkatan kualitas pembinaan dengan menerapkan evidence based correctional treatment (pembinaan berbasis bukti dan data) sehingga dapat mewujudkan objektivitas dan akuntabilitas terhadap penilaian sikap dan perilaku warga binaan,” terangnya. (ijw)
GETNEWS – Jelang Pelaksanaan Pilkada Serentak, para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Gerbang Sasak menggelar Diskusi dan Deklarasi Pilkada Damai 2024. Kegiatan ini bertempat di Kebun Jati Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (11/8/2024).
Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner KPU Lobar, Komisioner Bawaslu Lobar, Kabid IKP Diskominfotik Lobar, Kapolsek Lembar, Ketua Karang Taruna Gerbang Sasak, Akademisi UIN Mataram, para pemuda dan Mahasiswa KKN dari UIN, UGM dan Unram.
Dari arena terpantau kegiatan yang dimoderatori oleh Agus Dedi Putrawan, Dosen Politik Islam UIN Mataram yang juga Sekretaris Karang Taruna Gerbang Sasak ini menghadirkan empat narasumber penting mengisi diskusi.
Masing-masing mereka melontarkan pandangannya sesuai peran dan tanggung jawab dalam menyukseskan Pilkada Nopember 2024 mendatang.Pada sesi diskusi, Komisioner KPU Lombok Barat, Hamdi, mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut Pilkada 2024.
“Kami terus memperbarui dan memverifikasi daftar pemilih agar valid dan dapat dipercaya. Tantangan utama adalah logistik pemilu, mengingat geografis Lombok Barat yang cukup menantang. Sosialisasi juga menjadi fokus utama kami untuk memastikan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pilkada nanti,” jelasnya.
Sementara Bawaslu Lombok Barat, Samsul Hadi, menekankan pentingnya menjaga integritas pemilu dengan jauh-jauh hari mematangkan perencanaan pengawasan pro poor dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Langkah antisipasi pelanggaran dalam pesta demokrasi.
“Kami telah mempersiapkan pengawasan yang ketat untuk memastikan Pilkada berjalan jujur dan adil. Langkah-langkah antisipatif sudah kami terapkan untuk mencegah dan menindak pelanggaran, seperti money politics dan penyalahgunaan kekuasaan,” terang Samsul.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat yang diwakili oleh Kabid IKP Arief Rachman, M.Sos menyampaikan peran instansinya dalam memerangi disinformasi selama Pilkada. Menghindari masyarakat dari informasi-informasi hoaks yang disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami berkomitmen untuk menyebarkan informasi yang akurat dan memerangi berita hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Berbagai saluran komunikasi, baik online maupun offline, kami gunakan untuk memastikan masyarakat menerima informasi yang benar,” ujarnya kepada peserta diskusi.
Di tempat yang sama, Kapolres Lombok Barat diwakili Kapolsek Lembar, Ipda Joko Rudiantoro, menuturkan bahwa pihak kepolisian siap menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada 2024. Harapannya pesta demokrasi lima tahunan dapat berlangsung sukses.
“Kami telah menyiapkan personel dan strategi untuk mengantisipasi potensi konflik dan gangguan keamanan. Kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan Pilkada berlangsung aman dan damai,” tegas Joko.
Pada sesi tanggapan, seorang peserta diskusi, Wira menyampaikan pandangan personalnya. Menurut dia, bahwa situasi damai tidak akan tercipta kalau tidak melalui sebuah peperangan. Baginya Pilkada ibarat perang urat saraf.
“Diskominfo perang melawan penyebaran hoaks, polisi perang melawan orang-orang yang mengganggu ketertiban dan keamanan, KPU dan Bawaslu perang melawan money politics dan lain-lain,” beber Wira.
Kades Taman Ayu, Tajudin, dalam momen diskusi nampak mengajukan pertanyaan kritis bisakah KPU dan Bawaslu membuat aturan tidak hanya melarang money politics, tapi juga jual beli kursi kepada bakal calon di Pilkada? Bisakah Kominfo memberitakan terkait jual beli kursi ini?,” tegasnya.
Kegiatan deklarasi plus diskusi publik Pilkada damai itu diakhiri pembacaan deklarasi dipimpin langsung Ketua Karang Taruna Gerbang Sasak, Fauzan, diikuti seluruh peserta. Dilanjutkan penandatanganan papan deklarasi oleh peserta, bentuk komitmen bersama menjaga perdamaian selama Pilkada 2024.
Kedua kegiatan itu terlaksana berkat kerja sama yang sinergis antara Dinas Kominfo Lombok Barat, FP2M (Forum Pemuda Peduli Masyarakat), dan Karang Taruna Gerbang Sasak.Kegiatan yang berlangsung sukses dan damai itu dihadiri sejumlah stakeholder di antaranya Pemuda Kecamatan Lembar, PPK Kecamatan Lembar, Panwascam Kecamatan Lembar, KKP UIN Mataram, KKN Unram, dan masyarakat umum.
Lombok Barat – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) kepada sejumlah 158 warga binaan Lapas Kelas IIA Lombok Barat Kanwil Kemenkumham NTB, Selasa (23/7/2024).
Komisioner Divisi Perencanaan Data Dan Informasi KPU Lombok Barat, Abdul Aziz Fatriyawan menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, serta Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2024.
“Bekerja sama dengan Disdukcapil Lombok Barat, hari ini kami lakukan proses Validasi NIK dan NKK terhadap 158 warga binaan yang diantaranya 54 orang yang tidak mempunyai NIK, dan 104 orang belum memiliki NKK, sehingga nanti datanya akan kami input di aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk penetapan TPS Lokasi Khusus,” ujar Abdul Aziz.
Abdul Aziz menjelaskan, Validasi data NIK dan NKK ini dilakukan untuk memastikan warga binaan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) bulan November mendatang.
“Sehingga ke depan teman-teman di Lapas ini bisa terdata untuk ditetapkan dalam DPT, agar bisa mengikuti Pilkada November 2024,” jelas Abdul Aziz.
Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Saepul Ahkam menyampaikan bahwa kegiatan hari ini pihaknya melakukan Sinkronisasi data biometrik terhadap total 54 warga binaan yang berdomisili Lombok Barat dan sisanya 104 yang berdomisili NTB.
“Setelah dalam tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) data oleh KPU maka muncullah data tersebut, sehingga hari ini kita tuntaskan,” jelas Saepul Ahkam.
Saepul Ahkam juga berjanji akan maksimal dalam kegiatan ini, sehingga seluruh warga binaan yang berdomisili NTB dapat memberikan hak pilihnya di TPS Khusus di Lapas.
Sementara itu Kalapas Lombok Barat, M Fadli menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada KPU dan Disdukcapil Lombok Barat yang melakukan kegiatan validasi dan sinkronisasi data terhadap warga binaan.
“Berkaca pada Pemilu Presiden sebelumnya jadi, untuk Pilkada ini kami insyaAllah sangat siap melaksanakannya, apresiasi setinggi tingginya untuk KPU dan Disdukcapil Lombok Barat atas sinergitas dan kerjasamanya sejauh ini,” terang Fadli.
Fadli menambahkan, bahwa untuk Pilkada November nanti, di Lapas Lombok Barat akan disediakan 3 TPS Khusus oleh KPU, dimana setiap TPS maksimal terdapat 600 DPT. Saat ini sebut Fadli, jumlah warga binaan di Lapas berjumlah 1.822 Orang terdiri dari 1.281 Orang Narapidana dan sisanya 541 Orang Tahanan.
“di November nanti jumlahnya akan fluktuatif, karena ada yang keluar (Bebas) dan ada yang masuk (Tahanan Baru),” tutupnya.
Terakhir, Kalapas Fadli berharap pelaksanaan PILKADA tahun ini dapat berjalan lancar dan tertib seperti pelaksanaan Pemilu sebelumnya. (ijw)
GETNEWS – Polres Lombok Barat mendapatkan apresiasi tinggi dari tokoh masyarakat dan agama atas kesigapan dan profesionalisme dalam menangani kasus pelecehan di Sekotong.
Terungkap dalam silaturahmi yang berlangsung di Mapolres Lombok Barat pada Kamis (13/6/2024), menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Waka Polres Lombok Barat, Kompol Adhika Ganjar Widhisana, SE, MSi, menerima langsung kunjungan Ketua NU dan MUI Kabupaten Lombok Barat. Hadir pula tokoh perempuan, Kepala Desa, serta tokoh masyarakat lainnya, Kamis (13/6/2024).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan komitmen Polres Lombok Barat dalam menegakkan hukum seadil-adilnya.
Ketua MUI Kabupaten Lombok Barat, TGH Abdullah Mustofa, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas kesigapan Polres Lombok Barat dalam menangkap pelaku pelecehan.
“Kami harapkan agar proses hukum dapat berjalan lancar dan memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban dan masyarakat,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Ketua FKSPP Lobar (Forum Kerjasama Pondok Pesantren Lombok Barat), TGH Nafsin Cholily, mengungkapkan keprihatinan atas kasus pelecehan tersebut.
Ketua FKPPLB juga menyoroti pentingnya pemberitaan yang akurat dan berimbang terkait kasus ini, serta mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada korban.
Seementara itu, Ketua PC NU Lombok Barat, Prof. DR. H. Nazar Na’amy menegaskan bahwa, pihaknya siap berkolaborasi dengan pihak Kepolisian.
“Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak Kepolisian maupun dengan eleman masyarakat lainnya. Untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif tersebut. Khususnya dalam pengungkapan kasus pelecehan ini, menekankan pemberian efek jera dan mendapatkan hukuman yang maksimal,” ujarnya.
Ketua LPBH NU Lobar (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kab Lombok Barat) M. Zain Darmat, SH., menilai bahwa Polres Lombok barat yang telah menangani kasus secara professional.
“Kami Jajaran masyarakat Lombok Barat, mengucapkan terimakasih, kepada Kepolisian yang telah menangani kasus pelecehan di Sekotong secara Professional. Harapan kami kasus seperti ini tidak terjadi lagi di Lombok Barat,” ungkapnya.
Sehingga dapat menimbulkan efek jera, kepada siapaun yang ingin berbuat kejahatan di Lombok Barat. “Kami menaruh apresiasi luar biasa, jadi sangat cepat, tepat dan cermat dalam penanganannya,” ucapnya.
Menanggapi apresiasi dan dukungan tersebut, Kapolres Lombok Barat, Polda NTB, AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi., S.H., S.I.K., M.AP., melalui Waka Polres, menegaskan komitmen Jajarannya.
Menegaskan komitmen Polres Lombok Barat dalam menegakkan hukum secara profesional dan transparan.
“Tentunya kami juga mengajak para tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Masyarakat. Percayakan proses hukumnya kepada Kepolisian dan kami dari Polres Lombok Barat tentunnya melaksanakan penegakan hukum secara professional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Wakapolres.
Silaturahmi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat merupakan kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Dengan adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, Polres Lombok Barat semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menjaga Kamtibmas yang kondusif di Masyarakat.
GETNEWS – Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Lombok Barat-Jogjakarta (IKPM Tripat-YK) menginisiasi terselenggaranya Dialog Tripat mengangkat tema ” Pengembangan Wisata Budaya Lombok Barat”, melalui sambungan online via zoom pada Rabu (05/06/2024).
Hal demikian, secara garis besar ditujukan untuk Kemajuan bersama, Tanggung Jawab Semua.
Dialog menghadirkan dua narasumber, yakni Zulfan Hadi S.Pd selaku Praktisi Pariwisata Lombok Barat dan Dr. Ir. Muhammad, ST., MT., IPU., ASEAN ENG selaku akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.Turut hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lombok Barat drg.H Arbain Ishak dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Agus Gunawan.
Pada kesempatan itu, Kadis Dispora drg H Arbain mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara, sehingga bisa bersilaturrahmi dengan mahasiswa Lombok Barat yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.
Kemudian beliau memberikan semangat yang tinggi agar mahasiswa sebagai generasi penerus Lombok Barat konsisten dalam bidang yang dijalani. Sehingga nantinya dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan tentunya dapat turut memajukan Daerah.
Sementara Kadis Pariwisata Agus Gunawan menyampaikan dari sisi pemetaan, kawasan wisata di Lombok Barat dapat dikomposisika jadi tiga wilayah pengembangan berdasarkan potensi yang ada. Diwilayah Kecamatan Sekotong dengan potensi laut, pantai dan pulaunya, Suranadi Lingsar dengan wisata alam hutan, air terjun dan sungainya, wilayah Senggigi dengan wisata budaya.
Dikatakan, perlu ada konsep yang nyata tentang pengembangan wisata terutama wisata budaya di Lombok Barat. Konsep yang baik akan berdampak pada keberlanjutan ekosistem dan keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat disekitar obyek wisata.
Dari potensi yang ada, Lombok barat ingin melahirkan pengembangan wisata dengan sebuah konsep besar bernama “Patju Raja” yakni Pariwisata Maju, Rakyat Sejahtera, Patju Raja disiapakan sebagai program berkelanjutan pengembangan wisata budaya di Kabupaten Lombok Barat.
Tak lupa agar dapat merealisasikannya, diperlukan juga pemberian peran kepada masyarakat secara lngsung baik dalam segi promosi secara aktif, pengawalan secara konsisten, dan berkelanjutan.
“Wilayah Lombok Barat punya berbagai macam jenis pariwisata budaya baik atraksi, religi, dan sejarah. Wisata sejarah dan atraksi contohnya ada Perang Topat, Wisata sejarah dan religi seperti Masjid Kuno Karang Bayan dan ada juga wisata Taman Lingsar,” paparnya.
Praktisi Pariwisata Lobar, Zulfan Hadi S.Pd turut memberikan gambaran terkait kondisi pariwisata budaya di Lombok Barat saat ini.
Menurutnya, keberadaan objek wisata budaya belum terkelola secara maksimal dan latar belakang narasinya belum utuh.
Sehingga ketika mempromosikan obyek wisata tersebut, pengelola tidak maksimal dalam menyampaikan informasi yang valid bagaimana cerita dan sejarah atau terbentkunya wisata tersebut.
Adapun beberapa solusi yang ditawarkan antara lain Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan dan pengembangan secara berkala kepada pengelola obyek wisata. Hal tersebut berdampak pada produktivitas sehingga meningkatkan porfitabilitas obyek wisata.
Disisi lain, Akademisi Pariwisata UGM Dr. Ir, Muhammad menyampaikan sedikit tahapan dalam perkembangan pariwisata.
:Dalam setiap perkembangannya, stakeholder melalui pengelola harus terus memberikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana berinovasi dan memberikan local champion kepada masyarakat itu sendiri,”
“Masyarakat mesti di edukasi, sehingga mereka tau apa yang harus dilakukan menyesuikan perkembangan yang terkini, mampu beradaptasi, berinovasi dan berkreasi yang dapat melahirkan daya tarik wisatawan untuk datang dan kembali berkunjung,” tandasnya.
Diketahui, peserta dialog diikuti oleh 85 peserta dari kalangan Mahasiswa lintas Universitas. Acara berlangsung khidmat dan berjalan sukses.
GETNEWS – Keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Hakim Kediri mendukung pasangan H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) – Hj. Nurul Adha menjadi pasangan calon Bupati Lombok Barat di Pilkada mendatang.
Ratusan alumni berkumpul di Ponpes Nurul Hakim dan menyatakan sikap akan memenangkan pasangan ini, Sabtu (25/5).
Silaturahmi alumni ponpes Nurul Hakim dihadiri LAZ dan Hj. Nurul Adha. Keduanya bahkan menegaskan telah resmi berpasangan disertai dengan pernyataan komitmen bersama berbagi tugas dan kewenangan jika terpilih nanti.
Pimpinan Ponpes Nurul Hakim Kediri TGH Muharrar Mahfudz dalam arahannya mengajak seluruh keluarga besar pondok untuk memenangkan paket LAZ-ADHA ini yang diyakininya akan bisa memimpin Lombok Barat ke arah yang lebih baik.
“Ini hasil istikharah. Kami ingin Lombok Barat dibangun di atas nilai-nilai Alquran. Keduanya adalah santri. Saya yakin dengan doa kita semua pasangan ini akan menang,” ungkapnya disambut takbir hadirin.
H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) didaulat memberikan pernyataan sikap bersama pasangannya, Hj. Nurul Adha. Di hadapan jemaah yang hadir, LAZ menegaskan komitmennya untuk bekerja sama, berbagi tugas dan kewenangan bila terpilih. Ia pun memberi garis besar program yang akan dijalankan berdasarkan hasil berkeliling ke semua desa dan dusun di Lombok Barat selama ini.
Pertama, berikhtiar menerapkan program beasiswa kepada pelajar Lombok Barat berbasis desa. Targetnya, dalam satu periode tercipta ribuan sarjana dengan bantuan Pemda.
Kedua, memberikan modal usaha kepada para pedagang kecil. Skemanya nanti akan dikerjasamakan dengan perbankan dan lembaga ekonomi milik daerah.
Ketiga, peningkatan layanan kesehatan. ”Tiga hal ini yang utama berdasarkan serapan saya. Anak-anak Lobar harus bersekolah setinggi-tingginya. Ibu-ibu harus dapat modal usaha, dan warga harus sehat,” ungkap Lalu Ahmad Zaini yang akrab disapa LAZ.
Sementara itu Hj. Nurul Adha menyampaikan dukungan kuat dari keluarganya serta para simpatisan membuatnya yakin ia dan LAZ bisa meraih suara terbanyak di Pilkada nanti. Ia juga menegaskan siap mundur dari posisinya sebagai anggota DPRD Lombok Barat.
Pada Pileg lalu, ketua PKS Lombok Barat ini kembali terpilih dan berpotensi menjadi wakil ketua kembali. ”Saya bersedia melepaskan jabatan saya di DPRD Lombok Barat,” ungkapnya.
GETNEWS – Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam mewujudkan pelayanan yang sigap terus dilakukan. Terbaru Pemda meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai Pelayanan Publik modern berbasis Mall Pelayanan Publik. Kegiatan ini dilaksanakan Rabu, 22 Mei 2024 di aula Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat.
Dalam sambutannya H.Ilham menyampaikan pelayanan publik harus diutamakan. Karena pelayanan publik ini sangat menentukan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Karenanya ia meminta jajarannya untuk serius dalam membenahi dan melaksanakan pelayanan publik.
“Semua jajaran harus samakan frekuensi dalam hal pelayanan publik. Karena hal ini adalah bagian penting dalam pembangunan,” ujarnya.
Ilham mengatakan bahwa langkah DPMPTSP dalam menerapkan PTSP sangat progresif. Hal ini perlu menjadi atensi semua kepala OPD agar tetap menugaskan personilnya untuk menguatakan pelayanan publik dalam hal perizinan.
Pemerintah Daerah dengan jargon Lombok Barat Sigap tentu memberikan atensi terhadap terobosan dalam bidang perizinan ini. Sebab hal ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan penurunan angka kemiskinan.
“Saya minta kita semua serius dalam melaksanakan PTSP ini,” ujarnya.
Sementara itu Kepala DPMPTSP Hery Ramadhan menyampaikan Langkah DPMPTSP menerapkan PTSP dalam perizinan sesuai dengan perintah undang undang.
Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah perizinan di Lombok Barat. Ia mengatakan bahwa PTSP ini menjadi langkah progresif untuk mewujudkan Mall Pelayanan Publik di Lombok Barat.
“Tentu ini sebagai terobosan kami agar perizinan mudah dan cepat. Masyarakat yang akan urus izin cukup ke DPMPTSP saja” ujarnya.
Kegiatan peresmian PTSP ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Pj Bupati Lombok Barat. Setelah melakukan peresmian Pj Bupati Lobar bersama jajaran melakukan peninjauan ke pelayanan perizinan yang dilaksanakan.
Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan talkshow tentang pelayanan Publik dengan narasumber Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas Kominfotik.
GETNEWS – SMPN 1 Labuapi mengukir prestasi predikat sebagai Stand Terbaik Jenjang SMP Pada Pameran Bulan Merdeka Belajar Hari Pendidikan Nasional 2024.
Penghargaan ini ini diraih dalam acara Pameran Bulan Merdeka Belajar Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang dilaksanakan di Taman Budaya oleh BPMP Provinsi NTB pada tanggal 17-19 Mei 2024.
Kepala SMPN 1 Labuapi Ahmad Ansori, S.Pd., M.Pd menyampaikan bahwa keberhasilan SMPN 1 Labuapi meraih penghargaan stand terbaik bukan keberhasilan SMPN 1 Labuapi tetapi merupakan penghargaan untuk pendidikan Lombok Barat. Ini tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewakili Lombok Barat.
“Penghargaan ini bukan keberhasilan SMPN 1 Labuapi tapi penghargaan untuk pendidikan Lobar karena awal mula kita ditunjuk oleh Dinas untuk mewakili Lobar,” ungkapnya.
Kepsek SMPN 1 Labuapi Ahmad Ansori, S.Pd., M.Pd menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Dikbud dan jajaran atas kepercayaan kepada SMPN 1 Labuapi sebagai wakil Kabupaten Lombok Barat.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Dikbud atas kepercayaan ini, ini prestasi luar biasa bagi kami. Ini sebagai wujud keseriusan dalam menjalankan kurikulum merdeka dan sebagai sekolah penggerak,” terangnya.
Kepsek SMPN 1 Labuapi menyampaikan pada Pameran Bulan Merdeka Belajar Hardiknas 2024 kali ini menampilkan produk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dari siswa.
Tema P5 pertama yakni gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku dengan bentuk aktifitas mengolah sampah menjadi barang berguna.
Tema kedua yakni suara demokrasi, topiknya pemilihan pengurus OSIS dengan aktivitas yang dipamerkan yakni alat dan bahan pemilu OSIS.
Tema ketiga yaitu kearifan lokal, dengan sub tema yang pertama lestari budayaku menghasilkan produk telur asin, serbat, minuman kantin dan jajanan lokal.
“Kita menampilkan hal yang unik dibandingkan dengan stand lain. Stand yang lain banyak yang bagus tapi bukan hasil P5. Kita dapat penghargaan yang terbaik bukan karena mewahnya tetapi hasil karya peserta didik sendiri,” terangnya.
