“Google akhirnya angkat bicara, menarik garis tegas di tengah badai korupsi Chromebook. Sebuah klarifikasi atau sekadar cuci tangan korporasi? GetNews membedah realitas di balik narasi resmi sang raksasa.”
GETNEWS+ – Raksasa teknologi Google akhirnya memecah keheningan setelah namanya terseret dalam pusaran skandal pengadaan Chromebook yang kini tengah membelit mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Di tengah sorotan publik yang kian tajam terhadap proyek digitalisasi pendidikan bernilai triliunan rupiah tersebut, klarifikasi Google muncul sebagai upaya tegas untuk menarik garis batas yang jelas antara produk teknologi mereka dengan dugaan “permainan” di balik meja kekuasaan. Google tampaknya sadar betul bahwa membiarkan spekulasi liar terus berkembang di media sosial bisa menjadi ancaman serius bagi reputasi global mereka, terutama ketika isu tersebut dikaitkan dengan kedekatan historis sang mantan menteri dengan ekosistem perusahaan teknologi yang pernah ia pimpin sebelum masuk ke kabinet.
Dalam pernyataan resminya, Google menegaskan bahwa keterlibatan mereka di Indonesia bersifat murni bisnis dan telah berlangsung jauh sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri. Mereka menekankan bahwa setiap keputusan investasi dilakukan secara independen dengan mengikuti standar tata kelola global yang sangat ketat. Menariknya, Google secara gamblang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, apalagi dalam penentuan kebijakan pembelian unit Chromebook untuk kebutuhan nasional. Bagi Google, keputusan menggunakan perangkat tertentu sepenuhnya adalah “wilayah kedaulatan” pemerintah melalui mekanisme regulasi yang ada. Ini adalah diplomasi korporat yang sangat rapi: mengakui produknya digunakan, namun menolak bertanggung jawab atas cara produk itu dibeli oleh negara.
Ke depan, kasus ini tidak hanya akan berhenti pada pembuktian suap atau korupsi, melainkan menjadi cermin retak hubungan antara pemerintah dan perusahaan teknologi global (Big Tech). Klarifikasi Google mungkin bisa mengamankan posisi hukum mereka di pengadilan internasional, namun di mata publik Indonesia, “luka” akibat digitalisasi yang bermasalah ini akan membekas lama. Kita sedang menunggu apakah evaluasi menyeluruh akan benar-benar dilakukan ataukah ini hanya akan menjadi babak baru dari komodifikasi dunia pendidikan. Yang jelas, lewat “diplomasi cuci tangan” ini, Google telah menegaskan satu hal: mereka adalah penjual, dan jika ada yang salah dengan cara pembelinya mengatur uang rakyat, jangan salahkan si pemilik toko.
