BANDA ACEH, getnews – Bencana banjir besar di Aceh tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam masa depan ribuan mahasiswa. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman MAg, mengungkap kondisi memprihatinkan 4.116 mahasiswa yang terdampak langsung bencana.
Dalam rapat kerja dan reses Komisi VIII DPR RI di Posko Tanggap Darurat, Banda Aceh, Rabu (10/12/2025), Rektor Mujiburrahman mendesak pemerintah mengambil langkah cepat untuk memastikan tidak ada satu pun mahasiswa yang putus kuliah.
“Diharapkan tidak boleh ada yang putus sekolah, tidak boleh ada mahasiswa berhenti kuliah. Mereka harus diselamatkan. Kami menunggu adanya bagian dan dukungan segera dari pemerintah,” ujar Mujiburrahman.
Jaringan Putus, Kiriman Biaya Hidup Terhenti
Rektor menjelaskan, lima Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di bawah Kementerian Agama di Aceh memiliki total sekitar 40.000 mahasiswa. Mayoritas berasal dari 14 kabupaten terdampak terberat, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Pidie Jaya.
Sejak Posko Ar-Raniry Peduli dibuka pada 27 November, kampus menerima laporan 4.116 mahasiswa terdampak langsung. Banyak di antara mereka tidak bisa menghubungi keluarga karena jaringan komunikasi terputus, yang mengakibatkan terhentinya kiriman biaya hidup.
“Biasanya akhir bulan mahasiswa menunggu kiriman dari orang tua. Tapi saat banjir besar kemarin, komunikasi putus total. Mereka tidak punya uang, tidak punya biaya makan, bahkan tidak bisa beli minyak motor,” ungkapnya.
Mujiburrahman mencontohkan sulitnya situasi dengan kisah mahasiswa yang hanya bisa mengandalkan sepiring beras di rumah kakaknya untuk bertahan hidup.
Permintaan Dukungan Pemerintah Pusat
Untuk membantu situasi darurat ini, UIN Ar-Raniry mengaktifkan Islamic Philanthropy Center untuk menghimpun zakat, infak, dan wakaf.
Namun, Rektor berharap kedatangan Komisi VIII DPR RI dapat mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan krusial, meliputi:
- Biaya Hidup Darurat dan Beasiswa Lanjutan bagi mahasiswa terdampak.
- Dukungan Logistik dan Layanan Psikososial dari pemerintah pusat.
“Kami mohon Komisi VIII memastikan hak pendidikan mahasiswa tetap terjamin, meski mereka sedang dalam kondisi terburuk dalam hidupnya,” pungkasnya, menegaskan bahwa keselamatan pendidikan ribuan mahasiswa harus menjadi prioritas nasional.
infopublik.id/lilisatya wati
