LOMBOK, GETNEWS. — Pemerintah baru saja mengaktifkan “perisai fiskal” skala penuh melalui skema Rp51 Triliun untuk rekonstruksi Sumatera. Kebijakan radikal seperti penghapusan utang (write-off) bagi daerah terdampak bencana yang disampaikan Wamenkeu Suahasil Nazara, seolah menjadi pelengkap narasi optimisme Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengenai APBN yang tetap prudent dan ekspansif.
Namun, di balik angka triliunan tersebut, terdapat mekanisme “senyap” yang sedang bekerja di tingkat akar rumput, khususnya di Nusa Tenggara Barat, untuk memastikan agar “gap realitas” antara data makro dan mikro tidak memicu guncangan pasar.
Baca juga: Super-Prioritas Fiskal: APBN Siapkan Rp51 Triliun untuk Rekonstruksi Sumatera
📊 Tabel Variabel: Sinkronisasi Kebijakan Pusat vs Realita Daerah
Dampak Tersembunyi: “Invisible Buffer” Bank Kampung
Analisis Getnews menemukan bahwa ketika Menkeu menyebutkan daya beli sudah pulih, terdapat peran krusial dari lembaga keuangan daerah (BPR dan LKP) sebagai shock absorber. Di saat harga pangan melonjak tajam, perbankan di tingkat kecamatan/kelurahan di NTB cenderung melakukan restrukturisasi kredit secara senyap bagi pedagang pasar.
Tanpa kebijakan “relaksasi tak terucap” ini, lonjakan harga cabai dan telur bisa memicu gagal bayar massal di tingkat UMKM, yang pada akhirnya akan meruntuhkan statistik optimis dari Jakarta.
Kesimpulan: Sinkronisasi Fiskal dan Realitas
Langkah berani pemerintah menghapuskan utang daerah di Sumatera membuktikan bahwa APBN mulai dikelola sebagai instrumen utama stabilisasi yang responsif. Namun, Getnews menekankan bahwa keberhasilan “Perisai Fiskal” ini baru akan teruji jika kebijakan tersebut linear dengan kenyamanan isi kantong konsumen di pasar-pasar tradisional.
Pasar tetap terkendali bukan karena guncangan itu tidak ada, melainkan karena ada beban risiko yang sedang “disembunyikan” dan dikelola oleh otoritas keuangan daerah agar denyut ekonomi rakyat tidak terhenti mendadak.
Tim Editorial
