JAKARTA SEDANG mempertaruhkan modal diplomatik terbesarnya di atas tanah yang masih membara. Pengiriman 8.000 personel ke dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza bukan sekadar misi kemanusiaan rutin; ini adalah pergeseran tektonik dalam doktrin pertahanan kita—dari penonton di tribun menjadi pemain di tengah badai. Namun, jangan keliru membaca keberanian ini sebagai cek kosong. Melalui national caveats yang dirilis Sabtu, 14 Februari, Indonesia sebenarnya sedang menari di atas mata pisau: mencoba menjadi juru selamat tanpa terlihat seperti tentara pendudukan di mata faksi-faksi lokal.
Secara geopolitik, Jakarta memang memegang mandat Resolusi DK PBB 2803 (2025). Namun, di Gaza, hukum internasional sering kali kalah telak oleh hukum persepsi. Peringatan keras dari petinggi Hamas, Osama Hamdan, yang menuntut netralitas mutlak, adalah pengingat dingin bagi Jakarta. Bagi mereka, batas antara “Pasukan Stabilisasi” dan “Penjaga Kepentingan Asing” sangatlah tipis. Sedikit saja kaki Indonesia tergelincir dalam operasi yang menyerupai demiliterisasi, maka seragam hijau kita tidak lagi dipandang sebagai simbol perdamaian, melainkan sebagai target baru.
Audit Strategis: Mandat dan Batasan Pasukan Indonesia (ISF)
Analisis ini membedah parameter operasional yang ditetapkan Kemlu RI untuk menjaga marwah Politik Luar Negeri Bebas-Aktif di tengah fragilitas Timur Tengah.
Menghindari “Misi Bunuh Diri” Diplomatik
Ketegasan Kemlu mengenai mandat non-kombatan adalah respons terhadap ketakutan domestik akan adanya korban jiwa di zona yang tidak pernah benar-benar stabil. Namun, secara eksternal, ini adalah pesan diplomasi yang sangat halus kepada Israel dan Hamas: Indonesia tidak datang untuk melucuti senjata siapa pun. Dengan membatasi area tugas di Gaza dan menolak segala bentuk demiliterisasi dalam tugasnya, Jakarta ingin memastikan bahwa 8.000 personelnya tidak dipandang sebagai instrumen kepentingan Barat untuk menekan faksi perlawanan.
Namun, “Garis Merah” telah ditarik. Indonesia mengancam akan menarik seluruh pasukannya jika ISF berubah menjadi alat politik atau menyimpang dari national caveats. Ancaman ini adalah bukti bahwa bagi Jakarta, marwah kebijakan luar negeri jauh lebih berharga daripada sekadar kehadiran fisik di panggung internasional.
Vonis Strategis:
Indonesia sedang menempuh jalan yang paling sulit dalam sejarah pasukannya di luar negeri. Di satu sisi, Jakarta ingin membuktikan diri sebagai pemimpin moral di dunia Islam; di sisi lain, ia harus memastikan pasukannya tidak pulang dalam peti mati akibat konflik yang bukan miliknya. Keberhasilan misi ini tidak akan dihitung dari berapa rumah sakit yang berdiri, melainkan dari seberapa lama Indonesia mampu menahan diri untuk tidak menarik pelatuk di tengah tekanan hebat faksi bersenjata dan serangan provokatif. Ini adalah ujian bagi Politik Bebas-Aktif: bisakah kita hadir tanpa berpihak, dan menstabilkan tanpa menguasai?
Verified Source: KEMLU RI
