Di tengah riuhnya desakan agar Jakarta segera menekan tombol “Darurat Nasional” untuk Sumatra, Presiden Prabowo Subianto justru memilih panggung yang berbeda: sebuah panggung kemandirian. Sambil memegang gagang telepon yang sibuk berdering dari para pemimpin dunia, sang Presiden dengan santun berkata, “Terima kasih concern Anda, tapi kami mampu”.
Ini adalah satir terbaik bagi mereka yang terbiasa menengadahkan tangan ke luar negeri setiap kali awan mendung membawa air bah.
Bukan Sekadar Label Administrasi
Bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, atau Sumatera Barat, label “Nasional” mungkin terdengar mentereng di atas kertas. Namun, di lapangan, perut yang lapar tidak butuh stempel; mereka butuh logistik. Dan logistik itu kini datang bukan dengan kargo bantuan asing, melainkan lewat raungan mesin Hercules dan puluhan helikopter yang dikerahkan seolah sedang dalam operasi tempur.
Gubernur pun kini “dipaksa” menjadi manajer krisis yang gesit. Dengan guyuran dana operasional langsung—Rp20 miliar untuk provinsi dan Rp4 miliar untuk kabupaten—birokrasi yang biasanya berbelit seolah dipangkas dengan gergaji mesin efisiensi.
Logika Kemandirian di Balik Efisiensi
Mengapa kita begitu percaya diri? Jawabannya ada pada tabungan negara yang makin tebal berkat kebijakan efisiensi belanja. Ironisnya, di saat banyak pihak pesimis, pemerintah justru memamerkan bahwa memangkas anggaran perjalanan dinas dan rapat-rapat hotel bisa berubah menjadi tumpukan beras dan hunian tetap bagi pengungsi.
Presiden bahkan berjanji akan “ngantor” di lokasi bencana seminggu sekali. Ini adalah pesan satir bagi para pejabat yang lebih suka memantau banjir lewat layar monitor di ruangan ber-AC. Karena pada akhirnya, kedaulatan sebuah bangsa bukan diuji saat ekonomi meroket, melainkan saat ia mampu menyeka air mata rakyatnya dengan sapu tangan miliknya sendiri.
Ujian Data di Tengah Lumpur
Namun, diplomasi “kita mampu” ini akan menjadi bumerang jika data di lapangan masih berdansa dalam ketidakpastian. Di saat helikopter sibuk membelah langit, di daratan, para pejabat daerah masih bergulat dengan sinkronisasi angka korban dan distribusi yang terkendala jalan putus. Kita tidak ingin kemandirian ini hanya gagah di udara, namun tersangkut di meja-meja birokrasi yang masih kewalahan menyelaraskan data posko bencana. Akuntabilitas bukan hanya soal menolak bantuan asing, tapi soal memastikan setiap butir beras sampai ke tangan yang tepat tanpa harus menunggu instruksi dari langit.
