JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampak ingin menegaskan bahwa era diplomasi basa-basi sudah berakhir. Di ruang oval Istana Merdeka, Rabu, 4 Februari 2026, ia mengumpulkan para sesepuh diplomat—mulai dari mantan Menteri hingga Wakil Menteri Luar Negeri—serta pimpinan Komisi I DPR untuk menjelaskan arah kemudi politik luar negeri Indonesia yang kini lebih “berotot” dan berorientasi hasil.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi. Prabowo memaparkan capaian satu tahun terakhir yang ia klaim sebagai hasil diplomasi konkret. Dari kursi anggota BRICS hingga langkah krusial dalam pusaran konflik Palestina melalui kesepakatan Board of Peace. “Setiap diplomasi harus mengutamakan pencapaian konkret untuk bangsa,” tegas Prabowo di hadapan para pakar hubungan internasional tersebut.
Antara BRICS dan Perdamaian Palestina
Catatan satu tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan pergeseran peta jalan diplomasi Indonesia. Masuknya Indonesia ke dalam blok BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa) dipandang sebagai langkah mengunci posisi di tengah poros kekuatan ekonomi baru dunia. Namun, prestasi yang paling menyedot perhatian adalah peran Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat.
Prabowo mengklaim, pasca-penandatanganan perjanjian tersebut, jumlah konflik dan korban jiwa telah berkurang secara signifikan. Indonesia tidak lagi sekadar berdiri di mimbar konferensi, melainkan ikut membubuhkan tanda tangan dalam dokumen yang mengubah sejarah lapangan di Timur Tengah.
Teka-teki “Board of Peace” dan Dana USD 1 Miliar
Sorotan paling tajam dalam pertemuan itu tertuju pada keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Lembaga internasional yang dihuni delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim—termasuk Arab Saudi, Turki, dan Mesir—ini menuntut komitmen dana rekonstruksi Gaza sebesar USD 1 miliar.
BACA JUGA ANALISIS TERKAIT:
Satu Meja, Banyak Gengsi, dan Tagihan yang Masih MenggantungPrabowo memberikan penjelasan defensif sekaligus strategis terkait angka fantastis tersebut:
- Keanggotaan Fleksibel: Indonesia dapat menarik diri sewaktu-waktu jika dirasa tidak lagi menguntungkan.
- Dana Sukarela: Iuran USD 1 miliar untuk rekonstruksi Gaza tidak bersifat wajib. Saat ini, Indonesia tercatat belum membayar sepeser pun, namun tetap memiliki status keanggotaan selama tiga tahun.
- Status Tetap: Hak keanggotaan tetap hanya diberikan bagi negara yang menyetor dana tersebut.
Bagi Prabowo, keikutsertaan Indonesia dalam kancah global adalah upaya “turun ke gelanggang”, bukan sekadar ikut konferensi atau diskusi resmi yang sering kali tanpa ujung. Dengan bergabungnya Indonesia dalam gerbong perdamaian Palestina dan blok ekonomi BRICS, Jakarta tengah mencoba mengirimkan sinyal bahwa suara Indonesia kini memiliki harga yang harus diperhitungkan dalam kalkulasi geopolitik global.
