MATARAM, getnews.co.id — Estafet kepemimpinan di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi bergulir. Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH., kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas, menggantikan H. Yusron Hadi, ST., MUM., dalam acara pisah sambut khidmat di Ruang Podcast Kominfotik NTB, Senin (12/1/2026).
Dalam debut kepemimpinannya, Ahsanul Khalik menekankan pentingnya menjaga warisan kinerja positif pejabat sebelumnya. Ia meminta seluruh jajaran Kominfotik untuk menjunjung tinggi etika bekerja tanpa saling merendahkan kinerja masa lalu. “Tugas kita adalah saling mengisi, menguatkan, dan melanjutkan hal-hal baik yang sudah ada,” tegas sosok yang akrab disapa AKA tersebut.
Dashboard Transisi: Fokus Strategis Kominfotik NTB 2026
Kepemimpinan baru ini akan berfokus pada penguatan digitalisasi dan integritas pusat komunikasi publik.
| Pilar Kepemimpinan | Komitmen & Target |
|---|---|
| Filosofi Kerja | Kebersamaan & Etika (Zero Blaming Policy). |
| Akselerasi Digital | Penggerak Utama Digitalisasi & Pusat Komunikasi OPD. |
| Visi Publikasi | Penguatan Narasi Kebijakan Daerah ke Masyarakat. |
| Manajemen Jabatan | Jabatan sebagai Amanah Sementara (Value-Driven). |
Filosofi “Hujan” dan Keberlanjutan Organisasi
Menariknya, Dr. Ahsanul Khalik memaknai turunnya hujan saat ia pertama kali menginjakkan kaki di kantor Kominfotik sebagai simbol keberkahan. Baginya, hujan adalah tanda kehidupan dan harapan baru bagi instansi yang menjadi garda terdepan informasi daerah ini. Sementara itu, pejabat lama Yusron Hadi menegaskan bahwa rotasi jabatan adalah hal lumrah dalam birokrasi dan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab di mana pun ditugaskan.
Pusat Komunikasi Publik Terintegrasi
Yusron Hadi berpesan agar Kominfotik ke depan semakin kuat dalam mempublikasikan program unggulan pemerintah daerah kepada masyarakat. Di bawah nakhoda AKA, Kominfotik diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya sebagai pusat data dan komunikasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan digital.
