MATARAM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata bukan sekadar urusan logistik dapur sekolah. Di Nusa Tenggara Barat, kebijakan andalan Presiden Prabowo Subianto ini telah bermutasi menjadi mesin pencetak lapangan kerja massal. Dalam Rapat Koordinasi di Mataram, Rabu (4/2), Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memamerkan angka yang mencengangkan: 31.509 tenaga kerja lokal terserap hanya dalam waktu 10 bulan.
Bagi sebuah provinsi kepulauan, kecepatan penyerapan tenaga kerja ini dianggap anomali positif. Iqbal menyebut pencapaian ini biasanya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun untuk skala investasi umum. Namun, melalui ekosistem MBG, rantai pasok dari petani hingga juru masak bergerak dalam tempo singkat.
Menghubungkan 200 Pulau dan Wilayah 3T
Tantangan terbesar MBG di NTB bukan pada selera makan, melainkan pada geografis. Dengan lebih dari 200 pulau berpenghuni dan titik-titik daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjaga piring tetap terisi tanpa memicu inflasi adalah pekerjaan rumah yang berat.
Hingga saat ini, program ini telah menyentuh 1,79 juta penerima manfaat dengan sokongan 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG). Gubernur Iqbal menekankan bahwa intervensi langsung dilakukan untuk memastikan lonjakan permintaan pangan tidak mengganggu stabilitas harga di pasar lokal.
Audit Strategis: Ekonomi di Balik Program MBG NTB
Program ini menciptakan pasar baru yang terjamin bagi para petani lokal yang selama ini sering terbentur masalah akses pasar dan fluktuasi harga.
Diplomasi Hulu-Hilir
Kehadiran Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, mempertegas bahwa NTB kini menjadi salah satu provinsi yang melampaui target awal nasional. Fokus selanjutnya adalah mempererat koordinasi agar gizi yang sampai ke piring siswa selaras dengan uang yang masuk ke kantong petani.
Bagi Gubernur Iqbal, MBG bukan sekadar charity (amal), melainkan instrumen investasi manusia dan ekonomi daerah. Dengan pengawasan ketat, program ini diharapkan terus berkelanjutan tanpa terperosok dalam lubang inefisiensi birokrasi.
