GET !NSIGHT POLHUKAM

Gebrakan PKH: Prabowo Terima Aset Rp6,6 T dan 4 Juta Ha Hutan

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan laporan capaian hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 24 Desember 2025. (Foto: BPMI Setpres) Read more: https://setkab.go.id/presiden-prabowo-capaian-satgas-pkh-2025/

(Executive Summary: President Prabowo Subianto received the 2025 Forest Area Management Task Force (Satgas PKH) report, marking a significant milestone in national asset recovery. The task force successfully reclaimed 4.08 million hectares of forest area and recovered Rp6.6 trillion in state losses, reinforcing Indonesia’s commitment to structural integrity in natural resource management.)

​GET INSIGHT — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan laporan capaian Satgas PKH di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Rabu (24/12). Dalam laporan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap keberhasilan besar dalam menguasai kembali kekayaan negara dari tangan korporasi yang melanggar hukum.

Baca juga: Prabowo: Satgas PKH Adalah Pendekar Penyelamat Negara

📊 DATA CAPAIAN SATGAS PKH 2025

GET DATA: CAPAIAN SATGAS PKH 2025
Kategori PenyelamatanDetail CapaianStatus
Total Kawasan Hutan4.081.560,58 HektareTERVERIFIKASI
Penyelamatan KeuanganRp6.625.294.190.469PULIH
Denda AdministratifRp2,34 Triliun (21 Perusahaan)DITAGIH
Kasus Korupsi (CPO/Gula)Rp4,28 TriliunEKSEKUSI

Langkah tegas ini menunjukkan adanya peninjauan struktural (structural review) terhadap “cacat sistemik” dalam tata kelola kehutanan Indonesia yang selama ini menjadi ladang perlawanan korporasi. Pengalihan pengelolaan lahan sawit seluas 240 ribu hektare ke kementerian terkait dan Agrinas menandakan pergeseran strategi negara dalam mengonsolidasi aset strategis di bawah kendali pusat.

​Bagi investor dan pengambil keputusan, data ini menjadi sinyal kuat bahwa supremasi hukum dalam sektor SDA kini menjadi prioritas utama pemerintah, yang berpotensi memengaruhi lanskap investasi perkebunan dan pertambangan di masa depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *