(Executive Summary: President Prabowo Subianto’s administration has successfully recovered IDR 66 trillion in state assets, a move hailed as just the beginning of a broader systemic cleanup. This structural review examines the fiscal integrity and the political will behind the massive asset recovery operation.)
JAKARTA, getnews – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan capaian hasil penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp6,6 triliun dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Rabu (24/12). Meski angka tersebut fantastis, Kepala Negara menegaskan bahwa jumlah itu hanyalah sebagian kecil dari potensi denda dan kerugian negara yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah akibat perampokan kekayaan alam selama puluhan tahun.
Presiden menginstruksikan seluruh jajaran untuk terus bergerak “tanpa pandang bulu” dan menolak segala bentuk lobi-lobi dari pihak yang ingin melemahkan hukum.
Baca juga: Prabowo: Satgas PKH Adalah Pendekar Penyelamat Negara
Laporan Penyelamatan Keuangan Negara & Kawasan Hutan 2025
Capaian ini menjadi fondasi bagi pemerintah untuk mengejar potensi pendapatan negara yang hilang dari sektor kehutanan dan sumber daya alam.
| Indikator Capaian | Realisasi & Estimasi |
|---|---|
| Keuangan Diselamatkan | Rp6,6 Triliun |
| Potensi Denda Tertunda | Diperkirakan mencapai Ratusan Triliun Rupiah. |
| Landasan Hukum Satgas | Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. |
| Target Utama | Penyelesaian penyimpangan hutan yang berjalan belasan hingga puluhan tahun. |
Instruksi Presiden: “Jangan Mau Dilobi!”
Prabowo mengingatkan bahwa praktik perampokan kekayaan negara telah menggurita selama puluhan tahun. Ia memuji integritas Satgas PKH yang tidak goyah meski menghadapi tantangan berat di lapangan. “Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau dilobi sini, dilobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara,” tegas Presiden.
Baca lebih detil: Gebrakan PKH: Prabowo Terima Aset Rp6,6 T dan 4 Juta Ha Hutan
Kebocoran Negara Harus Berhenti
Presiden optimistis bahwa rakyat dapat merasakan manfaat nyata jika kebocoran kekayaan negara dapat dihentikan secara total. Langkah berani yang diambil pada akhir tahun 2025 ini disebut sebagai titik awal untuk pembersihan yang lebih masif pada tahun 2026 mendatang. “Kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat melihat apa yang kita kerjakan,” tandasnya.
