Pertaruhan di Board of Peace: Kalkulasi Dua Skenario dalam Diplomasi Transaksional

​KEPUTUSAN Jakarta untuk masuk ke dalam Board of Peace di bawah bayang-bayang administrasi Donald Trump adalah sebuah langkah “Poker Politik” dengan taruhan yang sangat tinggi. Di satu sisi, ada insentif ekonomi triliunan rupiah; di sisi lain, ada harga diri konstitusi terkait kemerdekaan Palestina. Indonesia kini berdiri di persimpangan dengan dua opsi yang masing-masing membawa dampak sistemik bagi masa depan republik.

​Berikut adalah analisis dua dampak berdasarkan dua opsi kebijakan yang diambil pemerintah:

​Skenario A: Opsi ‘Transactional Compliance’ (Cek 16 Triliun Cair)

​Dalam skenario ini, Indonesia memilih untuk memprioritaskan stabilitas ekonomi makro dengan memenuhi iuran keanggotaan secara penuh tanpa syarat yang mengikat pada isu Palestina.

• ​Dampak Ekonomi: Indonesia mengamankan status Partner Terpercaya dalam skema Inflation Reduction Act (IRA). Hal ini memastikan nikel dan baterai EV Indonesia bisa masuk ke pasar AS dengan subsidi penuh, sekaligus mengamankan fasilitas GSP yang menjaga ribuan lapangan kerja di sektor manufaktur.
• ​Dampak Politik: Risiko turbulensi domestik meningkat. Pemerintah akan dianggap “menjual” prinsip solidaritas Islam dan konstitusi demi keuntungan material. Legitimasi moral Indonesia sebagai pemimpin Global South terancam tererosi di panggung internasional.

​Skenario B: Opsi ‘Principled Defiance’ (Keanggotaan Bersyarat)

​Indonesia masuk ke Board of Peace, namun secara tegas menyatakan tidak akan membayar atau akan menarik diri jika penindasan terhadap Palestina terus berlangsung.

• ​Dampak Politik: Indonesia memperkuat posisi tawarnya sebagai kekuatan moral dunia. Langkah ini memberikan sinyal kepada Washington bahwa Jakarta adalah mitra yang berdaulat, bukan satelit yang bisa disetir. Secara domestik, hal ini memperkuat persatuan nasional dan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.
• ​Dampak Ekonomi: Munculnya risiko resiprokal dari Trump. Jika iuran ditahan, Washington sangat mungkin membalas dengan mengenakan tarif impor 10-20% pada produk unggulan RI. Skenario ini menuntut Indonesia untuk segera melakukan diversifikasi pasar ke non-tradisional guna menambal potensi defisit ekspor ke AS.

Vonis Redaksi

Indonesia saat ini sedang memainkan strategi “Hedging” yang sangat halus. Dengan masuk ke Board of Peace, Indonesia mengamankan kursi di meja perundingan ekonomi (Opsi A). Namun, dengan memberikan syarat terkait Palestina, Indonesia menjaga “asuransi” politik dalam negerinya (Opsi B). Keberhasilan strategi ini akan sangat bergantung pada seberapa besar Donald Trump membutuhkan nikel Indonesia dibandingkan seberapa besar dia ingin mendikte kebijakan luar negeri kita. Jakarta tidak hanya sedang membayar 16 triliun; Jakarta sedang membeli hak untuk berkata “Tidak” di saat yang tepat.