JAKARTA — Di koridor Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah “perang proksi” atas masa depan fiskal Indonesia sedang berkecamuk. Di satu sisi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memancarkan keyakinan memenangkan uji materi UU APBN 2026. Namun di sisi lain, sebuah angka provokatif muncul dari meja Badan Gizi Nasional (BGN): insentif Rp6 juta per hari bagi mitra pelaksana Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebuah angka yang, jika dikalkulasi, membuat pendapatan harian seorang mitra melampaui gaji bulanan guru honorer yang tengah berjuang mempertahankan “altar” pendidikan mereka.
Strategic Insight: The Battle for the 20% Education Altar
Sidang uji materi UU APBN 2026 bukan sekadar adu argumen, melainkan pertarungan memperebutkan validitas konstitusional dari Rp268 Triliun dana pendidikan yang “dialihkan” untuk MBG.
1. Amunisi Penggugat: Bukti “Gagal Fokus” Konstitusi
Berdasarkan dokumen gugatan nomor 52/PUU-XXIV/2026, para guru membawa bukti primer:
- Putusan MK No. 011/PUU-VI/2008: Menegaskan anggaran 20% murni untuk operasional pendidikan.
- Kanibalisme Anggaran: Pemotongan DIPA riset hingga 15% demi mengakomodasi operasional MBG, termasuk insentif fantastis bagi mitra.
- Disparitas Nilai: Publik dikejutkan dengan fakta bahwa insentif Rp6 juta/hari tetap cair meski pelayanan libur, sementara guru honorer tetap menanti kepastian status ASN yang tertunda akibat keterbatasan ruang fiskal.
2. Pembelaan Pemerintah: Investasi vs Kesiapan Belajar
Kepala BGN, Dadan Hindayana, berargumen bahwa insentif tersebut adalah “jaminan pengembalian investasi” bagi mitra yang telah merogoh kocek mandiri hingga Rp2 miliar per dapur SPPG. Dari sisi Menkeu, MBG tetap dipaksakan masuk pos pendidikan dengan dalih “gizi adalah prasyarat kognisi”.
Bottom line: Membayar mitra Rp6 juta sehari sambil memotong anggaran guru adalah “pembangunan tanpa jiwa”. Mahkamah Konstitusi kini harus memutuskan: apakah APBN adalah alat untuk menyejahterakan kroni logistik atau jaminan masa depan bagi mereka yang menjaga altar ilmu pengetahuan.
Further reading: Operasi Senyap di Balik Teror Digital Ketua BEM UGM
